ANALISIS YURIDIS TERHADAP ISIKO KONTRAK KONSTRUKSI DITINJAU DARI PENYEDIA JASA (STUDI KASUS KONTRAK NOMOR: 01/MSJ/KONTRAK-DIR/2008 TANGGAL 18 APRIL 2008 ANTARA PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK DIVISI KONSTRUKSI II SELAKU PENYEDIA JASA DENGAN PT MARGA SARANA JABAR SELAKU PENGGUNA JASA

Zaenal Effendi, Drs. Paripurna P. Sugarda, SH., M.Hum., LL.M.

2012 | Tesis | S2 Magister Hukum

Risiko atas kontrak konstruksi merupakan risiko yang cukup sering terjadi, dimana dampak yang ditimbulkan juga sangat besar terutama bagi penyedia jasa. UU Jasa Konstruksi No 18 tahun 1999 pasal 2 mengamanatkan bahwasanya asas-asas yang digunakan sebagai landasan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi adalah adil, seimbang, dan setara. Idealnya kontrak harus seimbang dari sisi hak dan kewajiban termasuk dalam hal risiko-risiko yang harus diarahkan ke pihak-pihak yang sesuai dan mampu untuk mengatasi risiko yang terjadi secara kontraktual. Kajian mengenai risiko dan respon risiko ini semoga akan membantu dalam mengelola proyek. Ada dua tahapan dalam pengelolaan risiko kontrak yaitu sebelum kontrak dan setelah kontrak. Salah satu cara untuk menangani risiko sebelum kontrak adalah dengan mengalokasikan risiko-risiko tersebut ke dalam klausul-klausul kontrak serta harga penawaran. Penyedia jasa seharusnya melakukan negosiasi tidak hanya besarnya nilai penawaran tetapi juga menegosiasikan tipe kontrak yang akan diterapkan termasuk pasal-pasal dalam kontrak. Hal ini disebabkan karena tipe kontrak maupun pasal-pasal di dalam kontrak merupakan faktor utama yang sangat berpengaruh pada berapa besar biaya penawaran pekerjaan konstruksi yang diberikan oleh penyedia jasa. Sedangkan pada tahap setelah kontrak cara menangani risiko adalah dengan membuat analisa risiko dan mengelompokkan risiko-risiko yang berada di luar selera risiko dan toleransi risiko melalui pemetaan risiko, sehingga risiko-risiko tersebut dapat dibuat kontrol serta dimonitor tindak lanjutnya untuk memperkecil dampak atau bahkan menghilangkan risiko tersebut. Penyedia jasa dalam memperhitungkan risiko yang akan terjadi tidak terbatas hanya perjanjian saja, tetapi juga mempertimbangkan terhadap asas-asas hukum dalam perjanjian dan juga UUJK no:18/tahun 1999, UU no. 30 / tahun 1999, PP no. 29/tahun 2000 maupun kebiasaan yang berlaku dalam bidang konstruksi. Terhadap penggunaan peraturan yang tercantum dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah tersebut biasanya bersifat tidak memihak dan cenderung melindungi hak-hak dari penyedia jasa tersebut. Sehingga dalam menerapkan risiko kontrak dapat dijadikan sebagai batasan risiko.

Risks of contract construction is a risk that quite often occurs where the impact is also very large. Construction Law (UUJK) number 18 of 1999 section 2 mandates that the principles that are used as the basis in the administration of construction services is fair, balanced, and equitable. Ideally the contract should be balanced in terms of rights and obligations, including in terms of risks that should be directed to the appropriate parties and able to address contractual risks occurring. Assessment of risk and risk response this will hopefully assist in managing the project. There are two stages in the risk management contract before the contract and after contract. One method of the risk before the contract is to allocate those risks to the clauses of the contract and the offer of bid price. Contractors should negotiate not only the magnitude of the bid price but also to negotiate a contract type that will be applied and the clauses in this contract. This is because the type of contract and the articles in the contract are the main factors that greatly affect how much the cost of supply of construction work provided by the contractor. While on stage after the contract to handle risk is to make risk analysis and classify the risks that are beyond the risk appetite and risk tolerance through the mapping of risk, so those risks can be monitored control and follow- continued to minimize or even eliminate the impact of those risks. Service providers to take into account the risks that will happen is not limited to agreements, but also take into consideration of legal principle in agreement as well as Construction Law (UUJK) number 18 of 1999, government regulations republic of Indonesia (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia) number 29 of 2000 and those institutions prevailing in construction services. To the use regulations contained in legislation or government regulation generally tends to be impartial and protect the rigahts of the service provider. So that in applying the risk of the contract can used as a limitation of risk.

Kata Kunci : kontrak konstruksi, analisa risiko, selera risiko, toleransi risiko, batasan risiko