KERJASAMA DAN PERSAINGAN ELITE DI JAWA TIMUR PADA MASA KRISIS PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA 1948 – 1950

ARI SAPTO, Prof. Dr. Suhartono

2012 | Disertasi | S3 Sejarah

Agresi militer Belanda kedua menciptakan krisis pemerintahan bagi Republik Indonesia. Sebagai usaha menjaga agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan muncul Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dan Pemerintahan Militer. Kehadiran PDRI di Jawa diwakili Komisariat Pemerintah Pusat di Djawa (KPPD). Di Jawa Timur situasi krisis semakin bertambah hangat dengan adanya gerakan politik kelompok komunis nasional. Perkembangan kemudian dinamika politik di Jawa Timur memperlihatkan interaksi antarelite yang dapat dikelompokan menjadi elite militer, elite sipil (KPPD), elite komunis nasional, elite militer politik, elite Negara Madura (NM) dan elite Negara Jawa Timur (NJT). Interaksi antarelite melahirkan kerja sama dan persaingan.Studi ini mencari jawab atas pertanyaan-pertanyaan : mengapa krisis pemerintahan menimbulkan kerjasama dan persaingan di antara elite, bagaimana wujud interaksi elite, sejauhmana elite memanfaatkan sumberdaya dan sejauhmana interaksi antarelite berpengaruh terhadap situasi di Jawa Timur. Studi ini mendekati permasalahan terutama dari sudut pandang historis. Sumber yang dipergunakan berupa arsip, sumber lisan dan sumber tertulis lainnya. Studi ini menghasilkan temuan penting, bahwa dalam salah satu episode Revolusi Nasional Indonesia memperlihatkan bagaimana elite di Jawa Timur dengan pandangannya masing-masing mencoba memberi arah terhadap jalannya revolusi. Dinamika politik yang diperlihatan elite menunjukkan proses menjadi Indonesia tidak mudah. Gambaran Indonesia kelak di kemudian hari menimbulkan interpretasi beragam di kalangan elite. Babak akhir dari interaksi antarelite menunjukkan bahwa persatuan dan kesetiaan yang bersumber pada nilai tradisional mampu memberikan dorongan dan komitmen pada perjuangan. Muatan nilai-nilai budaya lokal ini ditambah kepentingan dan ideologi menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kerja sama dan persaingan di antara elite. Kerja sama terjadi jika elite yang memiliki ideologi Islam dan nasionalisme bermuatan budaya lokal bertemu dengan elite yang memiliki kenderungan ideologis serupa, elite yang menganut ideologi marxismenasionalisme bertemu elite nasionalisme radikal, dan elite yang mendukung primodialisme bertemu dengan elite federalisme. Persaingan akan timbul bila ideologi Islam dan nasionalisme bermuatan budaya lokal bertemu marxisme-nasionalisme dan nasionalisme radikal, ideologi Islam dan nasionalisme bermuatan budaya lokal bertemu dengan primodialisme dan federalisme. Elite militer dan elite NM menduduki peringkat pertama dalam hal peluang memanfaatkan sumber daya. Elite sipil dan elite komunis nasional menduduki peringkat berikutnya. Peringkat terakhir ditempati elite militer politik dan elite NJT. Studi ini menyimpulkan, krisis pemerintahan Republik Indonesia memperlihatkan bahwa wawasan kebangsaan kelahirannya mendahului wawasan kenegaraan, seperti ditunjukkan dengan munculnya nasionalisme lokal, nasionalisme radikal, nasionalisme etnik dan nasionalisme wilayah.

The second Dutch military aggression created a crisis for the government of the Republic of Indonesia. In an effort to prevent against the state of vacuum of power Emergency Government of the Republic of Indonesia (PDRI) and the Military Government emerged. The presence of PDRI in Java are represented by Central Government Commissariat in Java (KPPD). In East Java a crisis situation grew warm with the national political movement of communist group. Then the dynamics of political developments in East Java showed inter-elite interactions that can be grouped into the military elite, civilian elite (KPPD), the national communist elite, the military's political elite, State of Madura elite (NM) and the elite of the State of East Java (NJT). The interaction among these elites breeds both cooperation and competition. This study is searching for the answer to these questions: Why government crises lead to cooperation and competition among the elites, how to form an elite interaction, the extent of how these elites utilize the resources and the extent of inter-elite interaction affect the situation in East Java. This study approached the issue mainly from a historical standpoint. The sources used in this study are archives, oral sources, and other written sources. This study produced important findings, that in one episode of the Indonesian National Revolution shows how the elite in East Java in their each view trying to give direction on the course of the revolution. Elite political dynamics that shown at the time shows that the process of becoming Indonesia is not easy. The image of Indonesia later in life leads to diverse interpretations among the elite. Inter-elite final round of interaction shows that the unity and loyalty which is based on traditional values could provide both encouragement and commitment to the struggle. These local cultural values plus ideology and interests turn into the factors that cause the occurrence of cooperation and competition among the elite. Cooperation occurs when an elite ideology of Islam and nationalism charged with local cultural met the elite with similar ideological tendency, elites who embrace the ideology of Marxist-nationalism meet radical nationalism, and the elites who support federalism met with the elite that support primodialism. Competition will arise when the ideology of Islam and nationalism charged with local culture meet Marxist-nationalism and radical nationalism, the ideology of Islam and nationalism charged with local culture meet with those who embrace primodialism and federalism. Elite military and elite NM ranked first in terms of opportunities utilizing resources. Civilian elite and national-communist elite stand on the next rank while last rank is occupied by the military elite of the elite political and NJT. The study concludes, the Republic of Indonesia government crisis shows that national insight precedes its state insight, as indicated by the emergence of local nationalism, radical nationalism, ethnic nationalism and nationalism region.

Kata Kunci : elite, krisis pemerintahan, interaksi, nasionalisme