PENGAWASAN ANGGARAN (BUDGETARY CONTROL) SEBAGAI STRATEGI PENCEGAHAN DISTORSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN NABIRE)

Hugo Martinus Karubaba, Dr. Wahyu Widayat, M.Ec.

2012 | Tesis | S2 Magister Ek.Pembangunan

Pengawasan anggaran (APBD) merupakan suatu bentuk tindakan untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana. Selanjutnya, berfungsi sebagai pedoman untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan anggaran pemerintah daerah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selain itu, bermanfaat untuk memastikan bahwa APBD digunakan sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan regulasi pengawasan anggaran yang disiapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Nabire dan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Nabire dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Nabire. Data yang digunakan adalah data primer yaitu hasil wawancara langsung dengan informan dan data sekunder yang diperoleh dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sekretariat Daerah, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sekretariat Dewan Kabupaten Nabire. Alat analisis yang digunakan meliputi: Analisis tema budaya dan analisis SWOT sederhana. Hasil penelitian menujukkan bahwa pengawasan anggaran yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Nabire tidak dapat berjalan secara efektif dan menunjukkan lemahnya pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Hal ini disebabkan oleh Pemerintah Daerah sendiri yang tidak berkeinginan untuk menggunakan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sebagai acuan dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Nabire. Fakta menunjukkan bahwa perda 23/2007 belum pernah di sosialisasikan kepada seluruh SKPD, sehingga tim anggaran dan badan anggaran DPRD Kabupaten Nabire belum pernah membaca, bahkan mengetahui regulasi tersebut. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan terhadap proses penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD. Dalam proses penyusunan APBD Tim Anggaran Pemerintah Daerah selalu terlambat dan tidak tepat waktu dalam melakukan pembahasan APBD perubahan maupun APBD penyusunan. Selain itu, terdapat indikasi penyimpangan dana pajak daerah pada dinas pendapatan daerah, sehingga telah dibentuk panitia khusus (pansus) DPRD Kabupaten Nabire untuk menyelidiki penyimpangan tersebut.

Oversight of the budget (budget) is a form of action to ensure financial management runs according to the purpose and plan. Further, serves as a guide to assess the correspondence between the local government budget execution and the applicable provisions. In addition, useful to ensure that the budget be used in accordance with the ethics and the rule of law. This study aims to describe the regulatory oversight of the budget prepared by the Local Government Budget Team (TAPD) Nabire district supervision and implementation of the functions of the House of Representatives (DPRD) Nabire district in the process of preparation, implementation and accountability of the district budget Nabire. The data used are the primary data are the results of direct interviews with informants and secondary data obtained from the office of the Regional Financial Management Board, the Regional Secretariat, Office of the Regional Planning Board and the Secretariat of the Council of Nabire district. The analysis tools include: Analysis of cultural themes and a simple SWOT analysis. The results showed that supervision is carried out in the government budget Nabire district can not be run effectively and shows lack of oversight of the budget revenue and expenditure (budget). This is caused by their own governments are not willing to use the local regulations on financial management subjects as a reference region in the process of the preparation, implementation and accountability of the district budget Nabire. The evidence suggests that the regulation 23/2007 has never been socialized to all SKPD, so the team budget and the budget agency Nabire regency had never read, even knowing the regulations. Implementation of the DPRD oversight function suggests that there are deviations from the process of preparation, budget execution and accountability. Team in the budget process of local government budget is always late and not on time in making changes in budget discussions and budget preparation. In addition, there are indications of diversion of funds to the county tax office revenues, so it has formed a special committee (committee) Nabire Parliament to investigate the irregularities.

Kata Kunci : APBD, Regulasi Pengawasan, Pengawasan DPRD, TAPD