KAJIAN ANGGARAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO

YUYUN NURUL AINI, dr. Sigit Riyarto, M.Kes

2012 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar belakang : Pemerintah Kabupaten Gorontalo berkomitmen penyelenggarakan program jaminan kesehatan daerah untuk masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak terdaftar dalam peserta Jamkesmas. Tingginya biaya pelayanan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan daerah dibutuhkan perencanaan yang memadai. Dukungan stakeholder dalam rangka mengalokasikan biaya pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan sehingga program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Gorontalo berkesinambungan. Tujuan: Untuk besaran biaya pelayanan kesehatan berdasarkan utilisasi dan komitmen stakeholder tentang penganggaran biaya pelayanan kesehatan dan potensi sumber biaya lain untuk program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Gorontalo Metode Penelitian : Studi kasus deskriptif dengan desain kasus tunggal terjalin. Penentuan sampel dengan metode purposive sampling yaitu stakeholder yang berperan dalam kebijakan penganggaran Jamkesda di kabupaten Gorontalo. Hasil : Utilisasi rawat inap peserta Jamkesda tahun 2009 sebesar 1, 87% dan tahun 2010 sebesar 1,57%, sedangkan utilisasi rawat jalan tahun 2009 sebesar 0,88% dan tahun 2010 sebesar 0,6% dengan biaya pelayanan kesehatan pada tahun 2009 sebesar Rp. 2.859,1,- per orang/bulan dan tahun 2010 sebesar 2.284,1,- per orang/bulan. Komitmen stakeholder terhadap alokasi anggaran Jamkesda disesuaikan dengan ketersediaan anggaran APBD, potensi biaya untuk keberlanjutan program Jamkesda adalah dengan memberdayakan masyarakat. Kesimpulan: Besaran biaya pelayanan kesehatan brdasarkan utilisasi tahun 2009 sebesar Rp. 2.859,1,- per orang/bulan tahun 2010 sebesar Rp. 2.284,1,- per orang/bulan, namun dengan menggunakan utilisasi normative maka tahun 2009 sebesar Rp. 15.945,6,- per orang/bulan dan tahun 2010 sebesar Rp. 13.895,2 per orang/bulan. komitmen stakeholder cukup baik untuk meningkatkan anggaran dan mempertimbangkan untuk memberdayakan masyarakat yang mampu untuk membayar premi.

Background: Decentralization policy in regional autonomy, the government district gorontalo committed the convention of health care benefit program area to the poor and incapable of being not listed in participants public health insurance. The high cost of health services in the areas of health insurance program needs adequate planning. Support stakeholders in order to allocate the cost of health services is needed so that the regional health insurance program in the District of Gorontalo sustainable. Objective: For healthcare costs based on quantity and commitment of stakeholders who was instrumental in the policy of the budget jamkesda in the district of Gorontalo. Research methods : Descriptive case study with single-case design is created. Deteminan of the samples with the purposive sampling methods is stakeholders who was instrumental in the policy of the budget Jamkesda in the District of Gorontalo. Result : the utilization of hospitalization participants jamkesda 2009 of 1,87% and 2010 of 1,57%, while the utilization of outpatient 2009 of 0,88% and 2010 0,6% with cost of health care service in 2009 of Rp. 2.859,1- person/months and 2010 of Rp. 2.284,2,- person/months. Stakeholders commitment to the budget allocations adjusted to the available budget Jamkesda budget, the potential cost to the sustainability of the program is to empower commitment Jamkesda. Conclusion : cost of health services thet are required under utilization in 2009 was Rp. 2.859,- person/monthand in 2010 amounting to Rp. 2.284,- person/mounth. Utilization normative of Rp.15.945,6 in 2009 and 2010 amounting to Rp. 13.895,2,-. Commitment stakeholders good enough to increase the budget and consider to empower people unable to pay the premium.

Kata Kunci : Biaya Pelayanan Kesehatan, Premi, Komitmen