ANALISIS KEBERPIHAKAN APBD SEKTOR KESEHATANKOTA PALANGKA RAYA TERHADAP MASYARAKAT MISKIN

Muttaqien, dr. Mubasysyir Hasanbasri MA

2012 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar belakang: Kemiskinan merupakan persoalan yang hingga kini belum mampu dientaskan di Indonesia.Kesehatan memainkan peran penting dalam pencapaian target MDGs, dikarenakan, 3dari 8 tujuan,8 dari 18 target, dan 18 dari 48 indikator berhubungan secara langsung dengan kesehatan. UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengamanatkan anggaran 10% APBD kabupaten/kota di luar gaji untuk kesehatan. Partisipasi dan transparansi merupakan komponen penting untuk melihat keberpihakan alokasi APBD di Kota Palangka Raya terhadap masyarakat miskin Tujuan :Untukmengetahui tingkat transparansi, partisipasi dan keberpihakan APBD urusan Kesehatan terhadap masyarakat miskin di Kota Palangka Raya serta mengeksplorasi faktorpaling dominanyang dapat mempengaruhi keberpihakan kebijakan anggaran kesehatan terhadap masyarakat miskin Metode :Penelitianinimerupakanpenelitiandeskriptif dengan metode study kasus. Melakukan uji akses terhadap transparansi dokumen anggaran dan wawancara mendalam terhadap multistakeholder Hasil :.Keberpihakan anggaran Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya terhadap masyarakat miskinberkaitan erat dengan transparansi dokumen anggaran dan partisipasi masyarakat proses penganggaran. Tingkat transparansi dokumen di setiap tahapan penganggaran berbeda.Semakin jauh ke dalam tahapan anggaran makan semakin tidak transparan. Partisipasi masih berada dalam tahap invited participation. Banyak wahana partisipasi yang belum dibangun Kesimpulan :Anggaran APBD sektor kesehatan di Kota Palangka Raya belum berpihak kepada masyarakat miskin. Banyak alokasidan realisasi penggunaan anggaran yang tidak tepat. Hal ini dikarenakan rendahnya partisipasi dan transparansi dokumen anggaran

Background :Poverty is an issue that until now have not been able to be lifted in Indonesia. Health plays an important role in achieving MDGs targets, because 3 of 8 goals, 8 of 18 targets, and 18 of the 48 indicators relate directly to health. Law no 36 Years 2009 on Health,budget mandated 10% budget districts / cities outsideof salaries to health.And transparency are essential components to see the defense budget allocations in the city of Palangka Raya on the poor. Objective :to determine the level of transparency, participation health affairs budget on the poor in the city of Palangka Raya and explore the most dominant factor that can affect the health budget policy againstthe poor. Method :This study is a descriptive study by case study method. Test access to the transparency of budget document and in-depth interviews of multistakeholders Result :Budget Palangka Raya City Health has not reached the provisions of the WHO and Law No 36 Year 2009 on Health. Budget Direct has always experienced personal expenditure trends and the deterioration in the ride. Transparency still in the process invited participation. Many rides participation has not been built. Budgeting documents not yet publicly accessible, the farther on the budgeting process, the document is not transparent. Conclusion :Budget of the health sector budget in the City of Palangka Raya not pro poor. Many budget allocation and realization of inappropriate use. This is due to low participation and transparency of the budget document.

Kata Kunci : APBD Kesehatan,alokasi anggaran, Keberpihakan terhadap masyarakat miskin, partisipasi, transparansi