Manajemen Aset Pemerintah Daerah (Tanah dan Bangunan) di Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2011

Ahmad Harindah, Dra. Wahyu Hidayati, M.Si.,

2012 | Tesis | S2 Magister Ek.Pembangunan

Pemekaran wilayah tahun 2003 membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap sistem pengelolaan aset di Kabupaten Halmahera Tengah, disebabkan perpindahan ibukota kabupaten (dari Soasio ke Weda), berkurangnya luas wilayah, redistribusi aset, mutasi pegawai dalam jumlah yang besar (2.414 orang) serta minimnya infrastruktur wilayah. Kondisi ini menuntut penataan secara menyeluruh berbagai bidang pembangunan termasuk bidang infrastruktur dengan membangun kembali sarana-prasarana dan infrastruktur untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Fokus pada pembangunan insfrastruktur menyebabkan pengelolaan aset yang baik (best asset management) seakan terabaikan. Klimaksnya lima tahun terakhir (2006 s.d. 2010) BPK memberikan opini disclaimer terhadap LKPD Halmahera Tengah, antara lain disebabkan faktor buruknya kinerja manajemen aset. Berdasarkan fenomena di atas, penelitian ini memfokuskan pada penentuan faktor-faktor kunci manajemen aset tanah dan bangunan. Faktor-faktor kunci dibangun dari kombinasi konsep manajemen aset di korporasi yang sudah diadaptasikan ke sektor publik. Penelitian ini juga menganalisis persepsi kinerja tiap level manajemen dalam perbaikan pelaksanaan faktor-faktor kunci pengelolaan aset tanah dan bangunan berdasarkan perannya masing-masing. Data dikumpulkan dengan metode survei kuisioner melibatkan 62 responden yang merupakan aparatur (pejabat dan pegawai) yang erat kaitannya dengan pelaksanaan kewenangan pengelolaan aset daerah dengan purposive sampling. Dengan metodologi Expectation-Perception-Importance (EPI) dan Importance Performance Analysis (IPA), hasil identifikasi faktor kunci dianalisis berdasarkan tanggapan responden dalam tiga perspektif yaitu ekspektasi, persepsi dan arti penting untuk tujuan akhir menentukan prioritas penanganan guna perbaikan/peningkatkan kinerja pengelolaan aset khusunya tanah dan bangunan. Penilaian persepsi kinerja pelaksanaan faktor kunci pengelolaan aset tanah dan bangunan berdasarkan peran manajemen pada setiap level dilakukan dengan analisis varians satu arah Kruskal Wallis. Hasil analisis menunjukkan secara umum elemen faktor kunci pengelolaan aset tanah dan bangunan persepsi kinerjanya lebih rendah dari ekspektasi dan arti pentingnya. Elemen faktor kunci dari aspek sistem informasi, legalitas, pengendalian, penilaian dan optimalisasi mendapat rating terendah disimpulkan menjadi kelemahan Pemerintah Halmahera Tengah, dan direkomendasikan menjadi prioritas tertinggi untuk segera ditangani. Hasil analisis Kuskal Wallis, menunjukkan terdapat perbedaan yang nyata pada persepsi kinerja pelaksanaan faktor kunci pengelolaan aset berdasarkan peran level manajemen.

The policy of local partition in 2003 has actually caused significant change in asset management system in Central Halmahera Regency due to the transfer of regency’s capital from Soasio to Weda, the decreased width of territory, the redistribution of asset, the mutation of civil servants in a large number of 2.414 people, and the minimum of regional infrastructures. The condition led to the more comprehensive management of development, particularly in infrastructures by reconstructing those in favor of governmental and public service activities. The focus on infrastructure development ignored the importance of best asset management. As a consequence, in the five last years of 2006-2010, the Financial Inspection Board of the Republic of Indonesia consecutively stated disclaimer opinions on the Financial Statement of Local Government of Central Halmahera Regency due to, among others, the low performance of asset management. Based on the phenomenon, this study focuses on the determination of some key factors influencing the asset management of land and real estate. The factors are reconstructed from the combination of asset management concepts in corporate context that were adapted into public sector. The study also analyzies the roles of management at each level in improvement of the performance of asset management particularly land and real estate. Data were collected by a survey technique with 62 respondents as governmental apparatuses closely related to the authority of local asset management, which were determined by a purposive sampling technique. By the methodology of Expectation-Perception-Importance (EPI) and the Importance Performance Analysis (IPA), result of the study indicates that the key factors were analyzed on the basis of respondents’ answer in three perspectives, i.e. expectation, perception, and importance, to finally determine priority in improving the performance of land and real estate management. Assessment on perception of the performance of land and real estate management based on management’s role at each level was done by the Kruskal Wallis’s one-way analysis of variance. Result of the analysis indicates that among the key factors influencing the performance of land and real estate management, the perception of performance was generally lower than its expectation and its importance. The weaknesses found in Local Government of Central Halmahera Regency were related to information system, legality, control, assessment, and optimization with lowest scores, so the aspects should be paid attention as the highest priorities to be handled. Result of the Kruskal Wallis’s analysis of variance shows that there was a significant difference between perceptions of the performance of asset management based on the roles of each management level.

Kata Kunci : manajeman aset, faktor kunci, persepsi, ekspektasi, importance, prioritas, tanah dan bangunan.