PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Studi Kasus Kota Yogyakarta

SUWARTO, Prof. Dr. Warsito Utomo

2012 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diperbarui dengan Undang-udang nomor 32 tahun 2004, daerah mempunyai kewenangan untuk menentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sendiri. Namun, dalam prakteknya, kewenangan yang dimiliki daerah saat menyusun organisasi perangkat daerah ternyata cenderung mengabaikan prinsip efisien dan efektif akibatnya terjadi penggelembungan organisasi (proliferasi). Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah menimbulkan harapan baru adanya perubahan yang makin jelas dalam melakukan penataan organisasi sebagaimana dikehendaki dalam otonomi daerah, yakni efektif dan efisien. Disamping itu, keluarnya PP. 41 Tahun 2007 tersebut sebagai upaya untuk mengendalikan “obesitas” birokrasi yang terjadi selama ini karena dalam aturan tersebut besaran organisasi dibatasi melalui pembobotan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD daerah Provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan PP. 41 Tahun 2007 di Pemerintah Kota Yogyakarta dilihat dari sisi konten dan konteks kebijakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yakni bagaimana pelaksanaan PP. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kota Yogyakarta. Metodologi yang digunakan adalah studi kasus dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan penelusuran dokumen yang terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PP. 41 tahun 2007 di Kota Yogyakarta telah menghasilkan empat perda, terdiri dari Perda Nomor : 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, susunan, kedudukan dan tugas pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perda Nomor : 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, susunan, kedudukan dan tugas pokok Lembaga Teknis Daerah, Perda Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, susunan, kedudukan dan tugas pokok Dinas Daerah dan Perda Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas pokok Kecamatan dan Kelurahan. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa Kota Yogyakarta tidak dapat melaksanakan secara mutlak PP. 41 tahun 2007, karena tidak membentuk organisasi perangkat daerah yang menjadi urusan wajib. Inisiasi yang dilakukan Kota Yogyakarta tersebut menuai resistensi dan terhambatnya dana dari pemerintah pusat terutama bidang pemuda dan olah raga, tapi disisi lain kinerja Kota Yogyakarta justru lebih baik yakni dengan adanya berbagai penghargaan yang diterima Kota Yogyakarta dalam hal pelayanan publik.

Since the enactment of Law Number 22 of 1999 on Regional Government and has been updated with shrimp Act number 32 of 2004, the Regional Governments has the authority to determine the structure of the regional organizations themselves. However, in practice, the authority owned by the Regional Governments when drafting the organization tends to ignore the principle of efficient and effective, resulting in mark-organization (proliferation). The existence of Government Regulation Number 41 of 2007 on Organization of the regional as a substitute for Government Regulation No. 8 Year 2003 on Guidelines for the Organization of the Region raises new hope that the more obvious changes in conducting arrangement as desired in the organization of regional autonomy, which is effective and efficient. In addition, the existence of Government Regulation number 41 of 2007, is an attempt to control the \"obesity\" bureaucracy that occurred during this time because the rules of the organization is limited by the amount of weighting based on population, area, and the number of Provincial Budgets and regency/ city. This study aims to determine the implementation of organizational management device based on the Government Regulation number 41 of 2007 in Yogyakarta Municipality in terms of content and context of policies to answer the problems in the study of how the implementation of the Government Regulation number 41 of 2007 on Organization of the Region in the City of Yogyakarta. The methodology used is a case study with qualitative descriptive research type, while the techniques of data retrieval is done through in-depth interviews, observation, and tracking documents related to the problem. The results showed that the implementation of Government Regulation number 41 of 2007 in the City of Yogyakarta has produced four regulations, consists of Regulation number 8 of 2008 on the establishment, composition, status and main tasks of the Regional Secretariat and the Secretariat of the Regional Representatives Council. Regional Regulation number 9 of 2008 on the establishment, composition, status and main tasks of the Regional Technical Institute, Regulation number 10 of 2008 on the establishment, composition, status and main tasks of the Regional Office, and Regulation number 11 of 2008 on the establishment, composition, status, the principal tasks of Sub-District. It’s also found in this study that the city of Yogyakarta absolutely can not implement of Government Regulation number 41 of 2007, because it does not form regional organisations that became obligatory. The initiation done by the city of Yogyakarta causes the resistance and inhibition of funds from central government, especially the field of youth and sports, but on the other hand the performance of Yogyakarta was better. It’s seen from the presence of numerous awards received by the city of Yogyakarta in terms of public service.

Kata Kunci : -