ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI ANTARKECAMATAN DI KABUPATEN ENDE

Felixsius Wanda, Dr. Nunuk Dwi Retnandari

2012 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Salah satu persoalan yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi di Indonesia adalah adanya kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antarwilayah. Tesis ini membahas tentang persoalan ketimpangan pembangunan ekonomi antarakecamatan di Kabupaten Ende. Adapun indikator yang digunakan adalah indikator ekonomi makro yakni pertumbuhan ekonomi dan pendapatan (PDRB) perkapita atas dasar harga konstan tahun 2000, selama periode 2007 sampai 2010. Sejak tahun 2006, secara administratif wilayah Kabupaten Ende terdiri atas 20 Kecamatan dan 121 Desa/Kelurahan. Dari sisi PDRB, terlihat bahwa sebagian besar pendapatan Kabupaten Ende hanya dinikmati oleh sebagian kecil wilayahny. Pada tahun 2007, misalnya, dari 20 kecamatan yang berada di Kabupaten Ende, hanya 4 kecamatan yang memiliki pendapatan per kapita di atas rata-rata pendapatan perkapita kabupaten. Enam belas kecamatan sisanya memiliki pendapatan per kapita kurang dari rata-rata kabupaten. Dua kecamatan diantaranya, bahkan, hanya memiliki pendapatan perkapita kurang dari separuh pendapatan perkapita Kabupaten. Pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi ketimpangan pembangunan ekonomi antarkecamatan di Kabupaten Ende. Adapun tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk menggambarkan ketimpangan pembangunan ekonomi antarkecamatan di Kabupaten Ende dan kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi antarkecamatan di Kabupaten Ende. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif dengna alat Indeks Williamson, Tipologi Klassen dan Location Quotient. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Sumber data/informan dalam penelitian ini adalah BS, Bappeda, DPPKAD, Kimpraswil dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Ende. Dari hasil analisis dan pembahasan ditemukan bahwa ketimpangan antarkecamatan di Kabupaten Ende cenderung mengalami peningkatan selama periode pengamatan. Sebanyak 16 dari 20 kecamatan di Kabupaten Ende adalah kecamatan yang relatif tertinggal. Semua kecamatan yang relatif tertinggal adalah daerah-daerah dengan sektor basis pertanian sedangkan semua kecamatan yang maju adalah kecamatan dengan sektor sekunder dan tersier sebagai sektor basisnya. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Ende dalam mendesain kebijakan pembangunan ekonomi serta diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian lebih lanjut tentang berbagai persoalan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Ende.

One of the problems faced in the economic development in Indonesia is the inequality in income distribution among regions. This thesis intended to analyze the issue of economic development disparities among sub-districts in the district of Ende, using two macroeconomic indicators: the level of economic growth and income (GDP) per capita at constant prices of 2000, during the period 2007 to 2010. Administratively, since 2006, the District of Ende consists of 20 subdistricts. In terms of GDP, it appears that most of the district regional income only enjoyed by a small number of it’s sub-districts. In 2007, for example, there were only four sub-districts that have per capita incomes above the average of the district’s. Sixteen of the remaining sub-districts have per capita income less than the average of the district’s, where two of them have only less than half of the district’s. Question will be answered in this study is: why there is disparity of economic development among subdistricts in District of Ende? The purpose of this study are: first, to describe the imbalance of economic development among sub-districts in Ende and, second, to determine the factors that cause imbalances in economic development among subdistricts in District of Ende. Method used in this study is qualitative descriptive. The tools of analysis are Williamson Index, Klassen Typology and Location Quotient. The data used in this research is both the primary and the secondary data, obtained from The BPS (Badan Pusat Statistik/The Central Bureau of Statistics), Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/The Local Development Planning Agency), DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah/The Local Department for Finance, Asset and Revenue Management), and some local legislators, particularly the members of the development commission, using an interview guide. From the analysis and discussion, it is found that the economic development inequality among sub-districts in the district of Ende tends to increase during the observation period from 2007 to 2010. Based on their GDPs, the sub-districts in district of Ende can be classified into three typologies: the high growth and high income regions (3 sub-districts), the high income but low growth regions (1 sub-district) and the low growth and low income regions(16 sub-districts). The basis sector of the 16 underdeveloped sub-districts (the low growth and low income) are agriculture (the primary sector), while the basis sectors of all developed sub-districts are the secondary and tertiary sectors. The results of this study hopefully will provide useful information for the local government of Ende to design a better regional or sectoral economic development policy and is expected to contribute to further research on issues of economic development in District of Ende

Kata Kunci : Ketimpangan antarkecamatan, Indeks Williamson, tipologi Klassen, Location Quotient