STUDI EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM MAMANGUN TUNTANG MAHAGA LEWU (PM2L) DI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2008-2010

Marline, Cornelis Lay

2012 | Tesis | S2 Ilmu Politik minat Politik Lokal & Otonomi Daerah

Kebijakan pemberdayaan masyarakat desa dan pengentasan kemiskinan yang selama ini diterapkan di Kalimantan Tengah belum memadai untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat desa dan ketertinggalan desa, ini ditandai dengan masih tingginya jumlah desa tertinggal yang terdapat di Kalimantan Tengah yakni mencapai sekitar 72 % dari jumlah desa yang ada. Lahirnya kebijakan Program Mamangun tuntang Mahaga Lewu (PM2L) merupakan salah satu terobosan kebijakan pengentasan ketertinggalan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bersama dengan 14 Pemerintah kabupaten/kota. Penelitian ini melihat bagaimana kebijakan PM2L di Kalimantan Tengah dilaksanakan. Dalam rangka menganalisa implementasi kebijakan digunakan teori Grindle yakni model implementasi sebagai proses politik dan administrasi, yang dipengaruhi oleh 2 (dua) variabel utama: konten dan konteks kebijakan. Analisa terhadap konten kebijakan meliputi 6 variabel, yaitu: (1) kepentingan yang dipengaruhi, (2) tipe manfaat, (3) derajat perubahan yang diharapkan, (4) letak pengambilan keputusan, (5) pelaksana program, dan (6) sumberdaya yang dilibatkan. Sedangkan variabel konteks kebijakan mencakup 3 variabel yakni: (1) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor, (2) karakteristik lembaga dan rejim, (3) kepatuhan dan daya dukung. Secara keseluruhan sangat mempengaruhi proses implementasi PM2L dalam mewujudkan tujuan kebijakan, dimana masing-masing variabel menentukan dan saling terkait berkontribusi dalam dinamika implementasi kebijakan berlangsung. Budaya lokal merupakan faktor penting lain yang menurut hemat penulis mempengaruhi suatu kebijakan, di luar 3 variabel lingkungan kebijakan yang diperkenalkan oleh Grindle sebelumnya. Dan bahwa kebijakan yang mengabaikan konteks akan gagal mencapai tujuannya. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam kegiatan PM2L. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan PM2L selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 masih belum optimal dalam mewujudkan tujuannya, ditunjukkan dengan masih adanya program kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat; pemberian bantuan/kegiatan tanpa bimbingan/ pembinaan; tingkat partisipasi SKPD dan kualitas pelaksanaan menurun; masih terdapat kegiatan yang tidak saling menunjang/melengkapi sebagai tanda koordinasi antar level pemerintahan & level sektoral SKPD masih belum berjalan dengan baik, kurang tepatnya waktu penjadwalan dan realisasi kegiatan; dan peran SM2L belum optimal sebagai tenaga pendamping PM2L. PM2L sebagai sebuah kebijakan yang melibatkan banyak aktor baik di setiap level pemerintahan maupun pada level sektoral, mengandung beragam kepentingan dari aktoraktor dimaksud. Dalam rangka mencapai tujuan kebijakan dan dalam dinamikanya menunjukkan penting adanya kesepahaman atas ide kebijakan dan perlu terjalinnya komunikasi dan koordinasi di antara para aktor yang terlibat. Sehingga dengan kesepahaman dimaksud, spirit program dapat dijiwai dengan baik oleh semua aktor, dengan demikian memandang program ini bermanfaat untuk kepentingan daerah. Komunikasi dapat menjembatani perbedaan kepentingan yang berpotensi konflik, dapat mengurangi kesalahan dan mengatasi kendala yang dihadapi secara bersama dan terpadu. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan keberlangsungan pelaksanaan PM2L diperlukan adanya peraturan daerah yang mendasari dan mengatur, sekaligus memperbaiki desain pelaksanaan kebijakan ini. Dengan peraturan daerah dapat dibangun kesepahaman dan menjadi komitmen bersama antara pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah untuk mengentaskan kemiskinan dan ketertinggalan desa di Kalimantan Tengah.

Rural empowerment policies and poverty reduction which has been applied in Central Kalimantan has not been sufficient to eradicate poverty and underdevelopment of rural villages, it is characterized by a higher amounts of underdeveloped villages located in Central Kalimantan, reaching approximately 72% of the existing village. The birth of program policies at Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) is an outstanding policies behind rural poverty which implemented by the Provincial Government jointly with 14 Districts / Municipality. This research determined how the PM2L policies will be implemented in Central Kalimantan. In order to analyze the implementation of the policy, it used Grindle theory as an implementation model of political and administrative process, which influenced by 2 (two) main variables: content and context of the policy. Analysis of policy content has six variables: (1) affected interest, (2) benefit type, (3) the degree of expected change, (4) location of decision making, (5) implementing the program, and (6) involved resources. While the policy context variables include three variables as follow: (1) power, interests and strategies of actors, (2) characteristics of institutions and regimes, (3) compliance and carrying capacity. It greatly affect the overall implementation process PM2L in realizing policy objectives, whereby each variable that determined and interconnected dynamics contributing to policy implementation . Local culture is another important factor that affects a policy. And according to author’s opinion, beyond the three variables, then, the policy environment is in accordance with the Grindle. And that policies ignoring its context will fail to achieve the goals. The study used qualitative research methods and data collection through library research, observation and interviews with actors involved in PM2L. The results showed that implementation of PM2L policies in 2008 - 2010 is not optimal to achieve the goal, indicated by the persistence of activities that do not fit the community needs; providing assistance / activities without guidance / coaching; SKPD participation rates and decreased quality in field ; the activities are not mutually support / complement as coordination between levels of government and SKPD sectoral level still not going well, rather less time scheduling and realization of activities, and has not been optimal SM2L role as PM2L facilitators. PM2L as a policy that involves a lot of good actors at every level of government as well as at the sectoral level, contains a variety of interests of the actors concerned. In order to achieve policy objectives and the importance of the dynamics , it shows the intertwining of policy ideas and the necessary communication and coordination among the actors involved. as understood before, it the program spirit should be understood by all actors, therefore, this program will be beneficial to the region’s interests. Communication can bridge differences of potential conflict, can reduce errors and address the obstacles in integrated way. In order to improve the quality and sustainability on the implementation of local regulations, it is required PM2L that underlie and regulate, as well as improving the design of the policy implementation. With local regulations to build into understanding and shared commitment between local and regional parliaments to alleviate rural backwardness in Central Kalimantan.

Kata Kunci : Konten, Konteks Kebijakan, dan Komunikasi.