EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SOSIAL DI KABUPATEN SORONG SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT

SEM KOCU, Prof.Ir. Sudaryono, M.Eng.,PhD.

2012 | Tesis | S2 Magist.Prnc.Kota & Daerah

Pembangunan rumah sosial di Kabupaten Sorong Selatan merupakan salah satu wujud keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap penduduk setempat yang memiliki dengan memberikan rumah-rumah yang layak huni. Rumah sosial yang dibangun ini merupakan wujud dari amanat konstitusi di mana Pemerintah Daerah menyediakan perumahan yang memenuhi prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan sosial di Kabupaten Sorong Selatan, serta mengetahui pola maupun kendala pelaksanaan pembangunan perumahan sosial di kabupaten tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif kualitatif rasionalistik. Data yang diperlukan ada dua jenis, yaitu: data primer dan data sekunder. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan perumahan sosial di Kabupaten Sorong Selatan dilakukan dengan beberapa pola: pertama, pembangunan rumah sosial di suatu kompleks di pinggir jalan raya yang sebelumnya merupakan lahan hutan yang baru di buka; kedua, pembangunan rumah sosial di atas lahan-lahan sendiri di tengah perkampungan yang sudah ada. Sementara itu, dilihat dari bentuknya, ada rumah sosial yang dibangun dengan model permanen, dan ada pula rumah sosial yang dibangun dengan model semipermanen. Pada pola yang pertama, ada rumah permanen maupun semi-permanen, dan begitu pula di pola yang kedua. Umumnya, rumah sosial itu mempunyai empat bagian utama, yaitu ruang tamu, dua kamar, toilet, dan pembuangan kotoran. Bagian-bagian rumah ini dibangun secara sangat sederhana, dan umumnya dengan melibatkan partisipasi masyarakat lokal, atau setidaknya warga masyarakat yang mendapatkan bantuan rumah tersebut. Dalam kenyataannya, penyelenggaraan pembangunan perumahan sosial di Kabupaten Sorong Selatan belum dapat dilaksanakan secara lancar. Hal ini karena masih banyak kendala yang dihadapi, khususnya berkaitan dengan lemahnya regulasi dan kebijakan pendukung, yang belum sepenuhnya dapat tercipta iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan sosial. Selain itu, pembangunan perumahan yang dilakukan masyarakat secara swadaya tak disertai pendampingan untuk meningkatkan kapasitasnya dalam membangun atau memperbaiki rumah.

The development of social housing in South Sorong regency is one of the manifestations of the affirmation of local government to local society to give them reasonably habitable housing. It is the manifestation of constitutional mandate, where the local government provides people with reasonably inhabited houses and affordable for everyone. Therefore, the objectives of this study are to describe the implementation of social housing policy in South Sorong regency and to evaluate the development of social housing in the regency. This study was conducted using rationalistic qualitative deductive method. The data required were two types: primary data and secondary data. The collected data were analyzed by a qualitative descriptive technique. Result of the study indicates that the construction of social housing in Sorong regency is done with several patterns, i.e.: first, in a social housing complex on the edge of the highway that previously is the newly cleared forest land; second, the construction of social housing is done over their own lands in settlement that already exist. Moreover, in view of shape, some social houses are built with permanent model and others are built with semi-permanent model. Generally, the social houses have four main parts, i.e. the living room, two rooms, toilets, and sewage. Parts of the house are built very simple with the participations of local communities or at least of citizens getting the aid of house. In fact, the development of social housing in South Sorong regency cannot be done smoothly. This is because there are still many constraints faced by local governments, particularly with respect to the weak regulations and supporting policies, which were not fully able to create conducive climate in the construction of social housing. Social housing development projects undertaken by the society as a selfhelp was not accompanied by assistance to improve the capacity of local communities to build or repair homes.

Kata Kunci : pembangunan perumahan, rumah sosial, pemberdayaan, partisipasi