TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN BUY BACK GUARANTEE TERHADAP KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH PADA PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG BANJARMASIN

Kristina Novi Nugroho Proborini, Prof. M. Hawin S.H., LL.M., Ph.D

2012 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bentuk dan jenis perjanjian buyback guarantee terhadap perjanjian kredit pemilikan rumah pada PT Bank Tabungan Negara Cabang Banjarmasin serta untuk mengetahui kedudukan para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian buyback guarantee. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan tipe yuridis normatif, yang dilengkapi dengan data lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan hukum dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan hasil penelitian. Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat menuntut kreatifitas para pelaku usaha untuk menciptakan suatu terobosan terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) dalam Hukum Perjanjian memberikan kebebasan sedemikian rupa sehingga setiap orang berhak dan bebas untuk membuat atau mengadakan perjanjian yang segala sesuatunya sesuai dengan kehendak para pihak yang membuat. Ditemukan dalam praktek penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh Bank Tabungan Negara Cabang Banjarmasin kepada masyarakat tidak diikat dengan jaminan Hak Tanggungan melainkan dengan suatu perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali (buyback guarantee) yang tidak diatur dalam KUH Perdata. Lahirnya perjanjian buyback guarantee merupakan kebutuhan praktek masyarakat yang berdasar pada asas kebebasan berkontrak dengan berpedoman pada KUH Perdata sebagai solusi untuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan apabila suatu saat debitur lalai memenuhi kewajibannya (wanprestatie).

The aim of this research is to find out the form and type of buyback guarantee agreement toward housing ownership credit in National Saving Bank, Inc. (Stakeholder) Branch Banjarmasin and to find out the status of the parties involved to the buyback guarantee agreement. This research is normative juridical research completed with field data. The data collecting technique applies literary study through learning and analyzing a law case using primary, secondary, and tertiary law materials. The finding data analyzed qualitatively then presented descriptively that is by describing and explaining appropriate to the case, which relates to the research finding. The rapid business development requires the creativity of the businesspersons to create a breakthrough toward unregulated aspects on Civil Code. The Freedom of contract principle in the contract gives the freedom therefore everyone has a right and free to make or hold the agreement proper to the purpose of holder parties. It’s obtained in practice of distributing the Housing Ownership Credit (KPR) by National Saving Bank (Stakeholder) branch Banjarmasin to people uninvolved with obligation guarantee unless with a trading agreement with buyback guarantee, which unregulated on Civil Code. The taking of buyback guarantee agreement is the practice requirement of people based on the contract freedom principle implements Civil Code as solution of conflict resolution beyond the Court when the debtor is negligent in completing the obligation (default).

Kata Kunci : Perjanjian, Perjanjian Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali, Buyback Guarantee