ANALISIS ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PAPUA DAN KESENJANGAN KESEJAHTERAAN ANTAR DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA

Mursal Salam, Prof. Dr. Rijanta, M.Sc

2012 | Tesis | S2 Magist.Prnc.Kota & Daerah

Otonomi Khusus Papua menjadi suatu kebijakan kompromi yang ditawarkan oleh Pemerintah Pusat kepada stakeholder daerah Provinsi Papua untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan serta mengejar ketertinggalan yang dialami oleh Provinsi Papua. Dalam konsepsi Otonomi Khusus, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus, Pemerintah Pusat memberikan berbagai diskresi kewenangan bagi Papua untuk menyelenggarakan pembangunan yang lebih berpihak pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua, disamping juga diberikan satu sumber pendanaan khusus yang disebut dengan nama dana otonomi khusus. Penelitian ini mencari penjelasan tentang bagaimanakah pola pengalokasian dana otonomi khusus antar daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua dan apakah ketimpangan kesejahteraan antar daerah kabupaten/kota telah menjadi satu faktor yang menentukan besaran alokasi dana otsus. Berdasarkan hasil analisis data ditemukan dua hal yang cukup penting, Pertama, Adanya kecenderungan untuk menyamakan alokasi antar kabupaten/kota di Provinsi Papua, adanya sedikit perbedaan alokasi antar kabupaten/kota tidaklah signifikan jika dibandingkan dengan perbedaan tantangan pembangunan yang dihadapai oleh masing-masing daerah. Hal ini juga berlawanan dengan prinsip equalisasi fiskal yang menyatakan bahwa besaran alokasi dana lebih ditentukan oleh celah fiskal daerah yang dihitung dari perbedaan kebutuhan dan kapasitas fiskal daerah. Kedua, besaran alokasi dana otonomi khusus ke kabupaten/kota di Provinsi Papua tidak responsif terhadap ketimpangan kesejahteraan yang terjadi antara kabupaten/kota di Provinsi Papua. Hasil analisis korelasi pearson antara alokasi dana otonomi khusus dengan capaian pendapatan perkapita, indeks pembangunan manusia dan jumlah masyarakat miskin di masing-masing kabupaten/kota pada tahun 2007 s/d 2009 ditemukan bahwa alokasi dana otsus hanya berkorelasi negatif signifikan dengan indeks pembangunan manusia dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan tingkat pendapatan perkapita dan jumlah masyarakat miskin. Dalam konteks ini, ditemukan bahwa ada daerah yang memiliki tingkat pendapatan perkapita tinggi dan jumlah masyarakat miskin yang sedikit memperoleh jumlah alokasi dana otsus cukup tinggi. Di lain pihak, beberapa daerah yang mempunyai pendapatan perkapita rendah dan jumlah masyarakat miskin cukup banyak justru memperoleh alokasi dana otsus yang cukup kecil. Berdasarkan kondisi tersebut, pengalokasian dana otsus pada masa masa mendatang memerlukan satu kebijakan keberpihakan pada daerah-daerah yang memiliki tingkat kesejahteraan yang masih rendah agar pencapaian tujuan pelaksanaan otonomi khusus Papua dapat dicapai secara lebih meluas dan efektif.

Papua Special Autonomy is a compromising policy offered by the Central Government to local stakeholders in Papua province to resolve conflict and to keep pace experienced by the province of Papua in comparison with other regions in Indonesia. The conception of special autonomy is based on Law No. 21 of 2001 on Special Autonomy. In this Law, Central Government provides a variety of discretionary authority to Papua to be able to realize a more pro-development acceleration of improving the welfare of indigenous Papuans, while also provided a dedicated funding source called by the name of the special autonomy funds. This study aims to find an explanation of how the special autonomy fund allocation patterns among districts / cities in the provinces of Papua and whether welfare disparities among districts / cities have been one factor that determines the amount of autonomy funds. Based on the results of data analysis, this study found two important things: First, There is a tendency to equalize the allocation among districts/cities in the province of Papua, there is little difference among the allocation of districts/city is not significant when compared to the differences in the development challenges faced by each area, it is also contrary to the principle of fiscal equalization which states that the amount determined by the allocation of funds over the fiscal gap is calculated from the differences in needs and fiscal capacity of the area. Second, the special autonomy fund allocation to the districts / cities in the province of Papua are not responsive to the welfare of the inequalities between districts/cities in the province of Papua. The results of Pearson correlation analysis between special autonomy funds allocated to the achievement of per capita income, human development index and the number of poor in each district/city from 2007 to 2009, found that only the special autonomy fund allocation significantly negatively correlated with human development index and not correlated significantly with the level of income per capita and the number of poor. In this context it was found that there are areas that have high levels of per capita income and the number of poor people who earn less amount of autonomy funds is quite high, while on the other hand, some areas that have low per capita income and the number of poor actually get quite a lot of autonomy funds are quite small. Under these conditions, the special autonomy fund allocation in the future requires a policy alignments in areas that have a low level of welfare for the achievement of the implementation of special autonomy can be achieved more widespread and effective.

Kata Kunci : Papua, Otonomi Khusus, Kesejahteraan