KONSEP PENGUASAAN HAK CIPTA ATAS FOLKLOR OLEH NEGARA DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA

Arif Lutviansori, SH, Haryanto, S.H., MKn.

2012 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan Penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui bentuk implementasi pengaturan hak cipta atas folklor oleh Negara dalam kerangka rezim hak cipta, sehingga dapat diketahui kelemahan dan kelebihan dari konsep penguasaan yang sudah ada. Kedua, mengetahui dan menganilsis kedudukan Negara sebagai pemegang hak cipta atas folklor dalam kaitannya dengan konsep perlindungan hak cipta di Indonesia. Ketiga, mengetahui bentuk benefit sharing yang dilakukan antara Negara sebagai pemegang hak cipta folklor dengan komunitas masyarakat adat sebagai pihak yang melestarikan folklor untuk menjamin hak masyarakat adat pemelihara folklor. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan filosofis dengan analisis data content analysis (analisis isi). Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research) dan wawancara (interview), sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Pertama, Implementasi pengaturan hak cipta atas folklor oleh Negara masih terdapat beberapa kendala dalam perspektif yuridis. Diantara kendala-kendala yang sekarang dialami adalah belum adanya aturan secara teknis yang mengatur mengenai perlindungan dan penguasaan folklor oleh Negara ini, baik PP yang dijanjikan oleh UUHC akan diterbitkan maupun RUU PTEBT yang sampai saat ini belum selesai pembahasannya. Kedua, Kedudukan Negara dalam penguasaan folklor adalah sebagai pemegang hak cipta yang sejauh ini lebih fokus pada kapasitas pencatatan, inventarisasi folklor. Dalam konteks terjadi penyalahgunaan atau terjadi sengketa folklor ini Negara lebih banyak berperan dalam proses penyelesaian diplomasi budaya, belum sampai pada taraf penyelesaian secara yuridis. Kedudukan Negara sebagai Penguasa Hak Cipta Folklor juga belum cukup dalam memberikan tindakan yuridis terhadap penyalahgunaan folklor oleh pihak dalam negeri, dikarenakan belum adanya landasan hukum yang memperkuat kedudukan Negara dalam penanganan akan penyalahgunaan folklor tersebut. Ketiga, Sampai dengan saat ini belum ada mekanisme benefit sharing yang jelas antara Negara dengan masyarakat adat. Hal ini sekali lagi disebabkan karena belum adanya aturan yang komprehensif tentang perlindungan folklor dalam perspektif hak cipta, yang kemudian ditambah dengan tidak adanya aturan teknis yang menjelaskan mengenai masalah ini.

The purpose of the study was conducted to determine the form of implementation of copyright regulation of the folklore by the State within the framework of the copyright regime, so as to know the weaknesses and strengths of the existing concept of mastery. Second, knowing the position of the State and analyzing as the copyright holder of folklore in relation to the concept of copyright protection in Indonesia. Third, knowing the form of benefit sharing between State as a copyright holder of folklore in indigenous communities as parties who conserve the folklore to ensure the rights of indigenous folklore raiser. This study is a descriptive type of qualitative research, using the method of approach to the legislation (Statute approach) and the philosophical analysis of the data with content analysis (content analysis). Data collection techniques using literature study (library research) and interview, while the data sources used were primary and secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary. Based on the analysis has been performed, the conclusions in this study are: First, the implementation arrangements folklore by copyright in the country there are still some obstacles in the juridical perspective. Among the constraints that now is the absence of experienced technical rules governing the protection and control of folklore by the State, both Government Regulation (Peraturan Pemerintah) and UUHC promised by the bill will be issued and PTEBT which until now has not finished its discussion. Second, the position of the State in the mastery of folklore are the copyright holder is far more focused on recording capacity, inventories, and folklore. In the context of a dispute occurs, or misuse of this folklore countries contribute more towards the completion of the process of cultural diplomacy, not to the extent legally completion. Position as a Sovereign State Copyright folklore is also not sufficient in providing legal action against the misuse of folklore by the parties in the country, due to the absence of legal foundation to strengthen the position of the State in the handling of abuse folklore. Third, Up to now there is no clear mechanism of benefit sharing between countries with indigenous peoples. This is again due to the absence of comprehensive rules on the protection of folklore in the perspective of copyright, which is then coupled with the absence of technical rules that explain the issue.

Kata Kunci : Penguasaan Hak Cipta, Folklor, Perlindungan Hukum