DINAMIKA PENGATURAN DAN KEDUDUKAN PEMERINTAHAN DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA

BENI KHARISMA ARRASULI, Aminoto, S.H., M.Si.,

2012 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini mengkaji tentang pengaturan dan kedudukan pemerintahan desa dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, dan bertujuan untuk meneliti dan memposisikan konstruksi teoritisnya, mengidentifikasi bagaimanakah sejarah yuridis pengaturan, dan kedudukan pemerintahan desa tersebut. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, yuridis, komparatif, deskriptif dan historis, yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan menggunakan beragam teori yang digagas oleh beberapa pemikir klasik maupun kontemporer tentang tema pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa, sebagaimana diterapkan dalam praktek ketatanegaraan dan maupun direvisi secara teoritik dalam wacana akademik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan pemerintahan desa berubah-ubah disebabkan pola pengaturan yang berganti-ganti oleh pemerintah. Realitas ketatanegaraan Republik Indonesia menunjukkan bahwa seharusnya pemerintahan desa memiliki hak otonomi asli serta pengakuan terhadap hak kesatuan masyarakat hukum adat, konstruksi teoritis keberadaan masyarakat hukum adat dapat dimaknai sebagai salah satu unsur yang diakui dan mempunyai kewenangan sendiri dalam struktur pemerintahan negara. Dengan jalan memberikan undang-undang tersendiri yang mengatur pemerintahan desa secara holistik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintahan desa di dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia masih diposisikan paling bawah sebagai unsur yang hanya menjalankan perintah dan aturan dari struktur pemerintahan di atasnya.

This research evaluated the regulation and the status of village government in Indonesia's local government system, and aims to investigate and positioning its theoretical construction, to identify how the history of juridical arrangement, and the status of the village administration. Normative legal research uses a conceptual approach, juridical, comparative, descriptive and historical, in which the implementation conducted accordingly to the needs. By using a variety of theories proposed by several classical and contemporary thinkers on the subject of local government, and village governments, as are have been applied in practice and the revised constitution and theoretically in academic discourse, the results of this study indicate that the position of village governance changes due to the arrangement pattern alternated by the government. The constitutional reality of the Republic of Indonesia showed that the village government should have the right to autonomy and recognition of the rights of indigenous customary law community unit, the construction of the theoretical existence of indigenous people can be interpreted as one element that is recognized and has its own authority in the structure of state government. With giving it an independent law governing regarding village governance in a holistic manner. The results also showed that the village governance in the local government system in Indonesia still positioned at the bottom as the only element of the command and rules of governance structures thereon.

Kata Kunci : Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, Otonomi Asli, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.