KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KOTA PADANG PANJANG

Indra Virwandi, Ir. Leksono Probo Subanu, MURP, Ph.D

2012 | Tesis | S2 Magist.Prnc.Kota & Daerah

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting bagi negara berkembang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kota Padang Panjang telah menetapkan kebijakan pengembangan sektor pariwisata yang diharapkan nantinya membawa dampak positif bagi daerah, masyarakat dan pelaku pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Padang Panjang dengan melihat perbandingannya dengan persepsi stakeholders pariwisata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Padang Panjang dibagi menjadi enam sektor yaitu: 1) ODTW, 2) akomodasi, 3) sarana dan prasarana, 4) kelembagaan, 5) promosi, dan 6) sumber daya manusia. Setiap stakeholders mempunyai persepsi yang berbedabeda dalam melihat kebijakan pengembangan pariwisata namun mereka setuju dalam satu hal yaitu pengembangan pariwisata merupakan tanggung jawab bersama sehingga pelibatan semua stakeholders mutlak dilakukan. Ada tiga persepsi stakeholders terhadap kebijakan pengembangan pariwisata. Pertama, menyetujui kebijakan yang diambil karena sesuai dengan persepsi stakeholders dan kebijakan tersebut memang telah dilaksanakan. Kedua, menyetujui kebijakan pengembangan dengan saran untuk segera direalisasikan karena kebijakan tersebut sesuai dengan persepsi stakeholders tetapi sampai saat ini masih belum direalisasikan. Ketiga, tidak menyetujui kebijakan tersebut karena tidak sesuai dengan keinginan stakeholders. Diperlukan suatu bentuk manajemen yang baik dan profesional untuk mengelola pariwisata dan pihak yang mengelola wisata tidak hanya pihak pemerintah namun juga pihak swasta dan masyarakat. Oleh karena itu pengembangan pariwisata harusnya tidak bertentangan dengan budaya masyarakat setempat atau dengan kata lain pengembangan wisata harus disesuaikan dengan budaya yang ada di Kota Padang Panjang.

Tourism is one of the important sectors for developing countries to boost their economic growth. The government of Padang Panjang City has developed tourism development policy. The study analyzes tourism development policy in the city of Padang Panjang. The method used in this study a qualitative descriptive with explorative approach. The results showed that tourism development policy in the city of Padang Panjang is divided into six sectors, which are: 1) ODTW, 2) accommodation, 3) facilities and infrastructure, 4) institutional, 5) promotion, and 6) human resources. Each stakeholder has a different perception in seeing tourism development policies, but they agree in one thing that tourism development is their responsibility so that the engagement of all stakeholders to be conducted. There are three stakeholders' perceptions of tourism development policy. First, they approved the policy because that what they want. Second, agreeing with the development of policy and they want to be realized because until now the policy still not been realized. Third, do not agree to these policies because do not appropriate with what they want. The study recommend better management and professionals to manage tourism and those who manage not only the tourist authorities but also the private sector and the community.

Kata Kunci : Kebijakan Pengembangan Pariwisata