PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS SAH ATAS TANAH HAK MILIK YANG BELUM DIBAGI WARIS (Studi Kasus Putusan Nomor 0.73/Pdt.G/1988/PN. KDR)

HAPSARI, Ninik Darmini S.H, M.Hum.

2012 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris sah atas tanah yang belum didaftarkan, untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara, untuk mengetahui tentang alasan-alasan putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 73/Pdt.G/1988/PN.KDR tersebut belum dapat terealisasikan. Penyusunan tesis ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis, dimana penelitian ini dilakukan dengan penelusuran dokumen hukum kemudian mengkajinya, adapun dokumen tersebut yaitu Putusan Pengadilan No. 73/Pdt.G/1988/PN.KDR. Penelitian empiris, karena penelitian ini juga melihat dan memotret fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai adanya perkara peralihan hak karena waris yang belum didaftarkan. Selanjutnya hasil penelitian disajikan dalam sebuah laporan yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang di dapat dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang diajukan. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa:(1) Bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris sah atas tanah yang belum didaftarkan berdasar putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 73/Pdt.G/1988/PN.KDR yaitu dengan membatalkan sertipikat yang telah diterbitkan BPN atas nama tergugat yang bukan merupakan ahli waris sah.(2) Dasar hukum yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara No. 73/Pdt.G/1988/PN.Kdr bahwa tergugat selaku janda dari almarhum memang berhak untuk menguasai harta gono gini yang dimilikinya,sedangkan terhadap barang asal,berdasarkan hukum adat harus kembali kepada ahli waris dari pemilik barang asal tersebut.(3) Kendala dalam merealisasikan putusan hakim Pengadilan Negeri No. 73/Pdt.G/1988/PN.Kdr adalah tersangkut hukum kebiasaan yang berlaku dan juga kurangnya kelengkapan administrasi oleh ahli waris dalam melakukan proses pendaftaran tanah.

The aim of this study is to identify the form of law protection toward a legitimate legatee of unregistered land with proprietary rights, to find out the judgment made by the judge in close a case, to find out that the reasons behind the Kediri Regence Court Verdict No. 73/Pdt.G/1998/PN.kdr has not been realized. This thesis is a juridical empirical study. This is a juridical study, because it is done by investigating law documents and studying it. The document is the Court Verdict No. 73/Pdt.G/1998/PN.KDR. This is an empirical study, because this study observes and takes pictures of the phenomena occurring in the society concerning the case of right shift because the legatee is not registered. The result of the study is then presented in a descriptive qualitative report. It is a data analysis method by grouping and selecting data obtained from field study based on the quality and validity, which is then linked with theories obtained from the literary study, in such a way that the answer for the proposed problem is finally acquired. Based on the study, the following results are obtained : (1) form of law protection toward a legitimate legatee of unregistered land based on the verdict of the Kediri Regence Court No. 73/Pdt.G/1998/PN.KDR by cancelling the certificate published by the BPN under the name of the defendant who is not a legitimate legatee. (2) The basic law that is used as a consideration for the judge in closing the case No. 73/Pdt.G/1998/PN.Kdr that the defendant who is a widow of the deceased deserves to dominate the jointly owned property between husband and wife that he used to own, and as for the original property, according to the traditional law, it has to be returned to the legatee of the owner (3) The obstacle that hinders the Verdict of the Regence Court Judge No. 73/Pdt.G/1998/PN.Kdr is related to the valid custom law and the incomplete administration requirement of the legatee concerning the land registration process.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Ahli Waris Sah, Tanah Hak Milik