IMPLEMENTASI REGULASI JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN SLEMAN (Kajian Pada Bidan PraktikYang Melakukan Perjanjian Kerja Sama )

Achmad Arifurrohman, drg. Suryono, S.H.,Ph.D

2012 | Tesis | S2 Magister Hukum Kesehatan

Latar belakang : Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia yakni 228 per 100.000 kelahiran hidup mendorong pemerintah membuat kebijakan program Jaminan Persalinan yang merupakan perluasan Jaminan Kesehatan Masyarakat serta untuk percepatan pencapaian target MDGs pada tahun 2015. Persalinan dengan tenaga kesehatan mempunyai kontribusi 45% terhadap penurunan AKI. Bidan praktik merupakan tenaga kesehatan yang menjadi ujung tombak dalam pertolongan persalinan kepada masyarakat. Tujuan : Untuk mengetahui kesesuaian implementasi dengan regulasi Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kabupaten Sleman khususnya pada bidan praktik yang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) serta kendala yang timbul saat implementasi. Metode :Penelitian ini menggunakan metode deskripsi dengan pendekatan secara normatif dan sosiologis . Data primer dikumpulkan dari kuesioner yang dibagikan kepada responden . Data sekunder diperoleh dari kegiatan Jampersal di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Dari populasi bidan praktik yang berjumlah 52 orang hanya 34 orang yang memenuhi kriteria inklusi responden. Hasil penelitian : Dari aspek kepesertaan pasien Jampersal, portabilitas Jampersal,kewenangan bidan praktik, tarif pelayanan Jampersal,hak pasien mengikuti program KB,iur biaya bagi pasien Jampersal ,penyediaan lembar administrasi bagi pasien Jampersal,waktu pengajuan klaim sudah sesuai dengan regulasi. Penyediaan alat kontrasepsi oleh BKKBN tidak sesuai dengan regulasi. Tidak ada kendala dari aspek sosialisasi program Jampersal,keikutsertaan bidan dalam program Jampersal,waktu pencairan klaim, proses administrasi pembuatan perjanjian kerja sama dan perlunya diteruskan program Jampersal . Kendala terdapat pada rujukan pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Kesimpulan : implementasi program Jampersal sudah sesuai dengan regulasi kecuali pada aspek penyediaan alat kontrasepsi. Sedangkan kendala yang timbul saat implementasi adalah kesulitan dalam merujuk pasien Jampersal ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi.

Background: The high maternal mortality rate (MMR) in Indonesia that is 228 per 100,000 live births to encourage governments to make policies that Maternity Insurance program is an expansion of the Community Health Insurance as well as to accelerate the achievement of the MDGs targets by 2015. Delivery by health workers has contributed to the decline in maternal mortality rate of 45%. Midwives are health professionals who practice the lead in aid delivery to the public. Objectives: To determine compliance with the regulations implementing Maternity Insurance in District Sleman especially in midwifery practice doing Cooperation Agreement (MCC) and the constraints that arise when implementing. Methods: This study uses a description of the normative and the sociological approach. Primary data was collected from questionnaires distributed to respondents. Secondary data obtained from Maternity Insurance activity of the District Health Office in Sleman. Of the total population of midwives practice only 34 people 52 people who met the inclusion criteria of respondents. The results: Of the aspects of patient participation Maternity Insurance, portability Maternity Insurance, authority midwifery practice, Maternity Insurance service tariffs, the right of patients to follow the family planning program, Maternity Insurance costs sharing for patients, the provision of administration for patients Maternity Insurance sheet, when filing a claim is in conformity with the regulations. Provision of contraceptives by the BKKBN is not in accordance with the regulations. There is no constraint of the socialization aspect Maternity Insurance program, the participation of midwives in the program Maternity Insurance, the disbursement of claims, the administrative process of making the agreement and the need for continued cooperation Maternity Insurance program. Constraints contained in the referral of patients to higher health facilities. Conclusion: The implementation of the program is in conformity with the regulations Maternity Insurance except on aspects of the provision of contraceptives. While the obstacles that arise when the implementation is the difficulty in referring patients to higher health facilities Maternity Insurance.

Kata Kunci : implementasi, regulasi, Jaminan Persalinan, bidan praktik