PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK ATAS INFORMASI PUBLIK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU KIP)

Fauzin, Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M

2012 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan perlindungan hak atas informasi publik yang ada setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Diketahui bahwa tujuan dari UU KIP sesuai Pasal 3 adalah untuk memberikan perubahan bagi warganegara dalam hal perlindungan hak atas informasi publik dari Negara. Berlakunya UU KIP seharusnya sebagai awal yang baik. Kenyataannya, justru menimbulkan persoalan baru. Perlu diteliti mengenai sesungguhnya bagaimanakah pengaturan perlindungan hak atas informasi publik setelah UU KIP; dan bagaimanakah keselarasan antara isi UU KIP dengan prinsip-prinsip perlindungan hak atas informasi publik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaturan perlindungan hak atas informasi publik setelah UU KIP masih ditemukan kelemahan substantif yang sangat krusial. Isinya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Terkait dengan pasal-pasal Pasal 1 angka (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 1 angka 10, angka 11, angka 12, Pasal 7 ayat (1) jika dikaitkan dengan Pasal 9, 10, dan Pasal 11, pasal 4 ayat (1), pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 51 UU KIP). etidakselarasan antara isi (Subtansi) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan prinsip-prinsip perlindungan hak atas informasi publik juga ditemukan. Isi UU KIP yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak atas informasi publik (The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information) adalah Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 51 UU KIP.

The study was conducted to determine and assess the arrangements for the protection of existing public information after the enactment of Law No. 14 of 2008 about Public Information Transparancy (UU KIP). It is known that the purpose of UU KIP in accordance with Article 3 is to provide change for citizens in terms of protection of the rights to public information from the State. Applicability of UU KIP supposed to be a good start. In fact, it created new problems. Need to be investigated on how the actual arrangements for the protection of public information after the UU KIP, and how is alignment between conten of UU KIP with the principles of protection of the rights to public information. This research is a normative-empirical legal research. The data collected were analyzed using qualitative methods. The results of this study showed protection arrangements for public information after the UU KIP still found a very crucial substantive weaknesses. It contained potentially cause legal uncertainty and injustice. Associated with the provisions of Article 1 paragraph (2), Article 7 paragraph (1), Article 1 number 10, number 11, number 12, Article 7 paragraph (1) if it is associated with Articles 9, 10, and Article 11, Article 4 paragraph (1), Article 17, Article 19 and Article 51 of the Act on KIP). Unconformity between the content (The substance) of Act No. 14 of 2008 about Public Information Transparancy with the principles of protection of the rights to public information were also found. Content of UU KIP contrary to the principles of protection of the rights to public information (The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information) is Article 4 paragraph (3), Article 6, Section 17, Article 19, Article 20, and Article 51 of UU KIP.

Kata Kunci : Pengaturan, Perlindungan Hak Atas Informasi Publik, UU KIP.