PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA YOGYAKARTA DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Abdul Latif, SH, Sularto,S.H.,C.N.,M.Hum

2012 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta dalam mewujudkan perlindungan konsumen sebagaimana yang di bebankan oleh Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan untuk mengetahui kekuatan mengikat dari putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta terhadap para pihak yang bersengketa. Metode penelitian yang digunakan berdasarkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan berdasarkan penelitian melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, sedangkan untuk penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara kepada Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta dan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Kota Yogyakarta. Data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakan dan penelitian lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta sudah dapat memainkan perannya dengan maksimal sebagaimana yang diinginkan oleh UUPK, kecuali dalam hal melakukan pengawasan terhadap klausula baku dan tindakan atas pelanggaran oleh pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen . Eksekusi Putusan BPSK Kota Yogyakarta untuk konsiliasi dan mediasi pelaksanaan prestasi oleh pelaku usaha tergantung pada kerelaannya, untuk putusan arbitrase harus memintakan ke pengadilan negeri yang tentunya memerlukan biaya karena BPSK tidak memiliki dana itu sehingga BPSK tidak perna h meminta eksekusi tersebut. Hal ini tentu saja menyebabkan putusan BPSK Kota Yogyakarta kekuatan putusannya kurang mengikat, maka oleh sebab itu UUPK memberikan peluang kepada para pihak mengajukan upaya hukum keberatan ke pengadilan negeri. Upaya hukum keberatan ini dapat dimintakan kasasi di mahkamah agung sehingga membuat proses penyelesaian semakin lama, sehingga esensi proses acara penyelesaian secara cepat tidak tercapai.

This study aims to determine the implementation the role of Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) in Yogyakarta in realization of consumer protection in charge as represented by the act No.8 of 1999 on consumer protection and to know the binding power of the ruling issued by the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) in Yogyakarta on the disputing parties. The research method use is based on library research and field research. The research literature based on research through primary legal material, secondary, and tertiary, while for field research use interview conducted with the consumer dispute settlement board secretariat and chairman of Yogyakarta consumers foundation (YLK) of Yogyakarta city. File have collected both library research and field research furthermore analysis in a descriptive qualitative manner. The results showed that the consumer dispute settlement agency (BPSK) of Yogyakarta city have been able to play its role with maximum as required by law. Except its role as controller institution and complaint institution. Execution of BPSK Yogyakarta’s decision there of conciliation and mediation depend on the willingness by entrepreneur, but arbitrasion decision have to ask for to the district court which of course requires a fee but BPSK do not have funds so that BPSK never asked for the execution. This of caused the decision of Yogyakarta BPSK does not has power to binding to the parties, so therefore UUPK gives the parties an opportunity to file an objection to a district court. Legal objection can also be requested an appeal in the supreme court, it makes the checkout process longer, so that the essence of event is rapid settlement is not reached.

Kata Kunci : Sengketa Konsumen, BPSK, Perlindungan Hukum