PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM EKSEKUSI OBYEK HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN PARATE EKSEKUSI

RONALD T. MANGALIK.SH, Dr.Sutanto, S.H.,M.S

2012 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan terhadap kreditor dalam eksekusi objek hak tanggungan berdasarkan parate executie. Tujuan lainnya, adalah mengetahui eksistensi pemegang hak tanggungan pertama serta bentuk perlindungan hukum kreditur dalam parate executie terhadap obyek hak tanggungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisis kualitatif yuridis yang menggunakan bahan hukum primer; bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat penelitian dalam pengumpulan data yaitu menggunakan studi dokumen dan bahan pustaka. Sedangkan jalan penelitian yang dilakukan dibagi menjadi empat tahap penelitian yaitu persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, penulisan laporan penelitian, penulisan akhir penelitian. Hasil penelitian ditemukan bahwa Pertama, Eksistensi pemegang hak tanggungan pertama belum sepenuhnya diakui dalam melakukan parate executie terhadap obyek hak tanggungan. Pengaturan tentang prosedur pelaksanaan parate executie terdapat kontroversi, karena di satu sisi pelaksanaan penjualan obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa fiat Ketua Pengadilan Negeri, namun di sisi lain pelaksanaannya harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri. Akibatnya, pelaksanaan parate executie yang merupakan hak kreditor menjadi kabur, dan bahkan dapat dikatakan terjadi konflik norma. Kedua, Bentuk perlindungan hukum kreditor pemegang hak tanggungan pertama telah dilakukan sepenuhnya dalam hal parate executie terhadap obyek hak tanggungan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kepastian hukum bagi kreditor pemegang hak tanggungan pertama dalam melakukan eksekusi obyek hak tanggungan berdasarkan prinsip parate executie. Menurut Pasal 11 ayat (2) huruf e UUHT, hak parate executie dapat dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Dan berdasarkan Pasal 6 UUHT, hak dari pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri (parate executie) adalah hak berdasarkan Undang-Undang. Jadi, tanpa perjanjian pun, hak itu sudah lahir. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Kepmenkeu No.304/KMK.01/2002 junto 450/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

The purpose of this study was to determine the protection against creditors in the execution object based parate executie mortgage. Another aim is to know the existence of the first mortgage holders and creditors in the form of legal protection against objects executie parate mortgage. This research is a normative legal research using qualitative analysis of judicial use of primary legal materials; secondary legal materials and legal materials tertiary. Research tools in data collection that is using the study of documents and library materials. While the research conducted road is divided into four stages, namely preparation of research studies, conducting research, writing research reports, writing of the study. Overall the data obtained were analyzed using a qualitative approach. The study found that the First, existence of the first mortgage holder has not been fully recognized in the conduct of an object parate executie mortgage. The regulation of parate execution procedures executie there is controversy, because on one hand the sale of objects Mortgage through a public tender without fiat Chief District Court, but on the other hand its implementation should be through the Chairman of the District Court fiat. As a result, the implementation of executie parate creditors were entitled to become blurred, and can even be said to be a conflict of norms. Second, the form of legal protection of creditors holding the first mortgage has been conducted entirely in terms of object-parate executie mortgage. This can be seen from the existence of legal certainty for creditors in the first mortgage holder to execute mortgage on the principle object executie parate. According to Article 11 paragraph (2) letter e UUHT, executie parate rights be included in the provision of Mortgage Deed. And under Article 6 UUHT, rights of first mortgage holder to sell the mortgage object on its own power (parate executie) is right under the Act. So, without any agreement, the rights had been born. This is reinforced by the Minister of Finance Decree No.304/KMK.01/2002 junto 450/KMK.01/2002 On Auction Guidelines.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, pemegang hak tanggungan, parate executie