MEKANISME DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEPADA PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

MUHAMMAD YASIN, Aminoto, S.H. M.Si.

2012 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan Duta Besar serta implikasi pertimbangan tersebut bagi Presiden. Penelitian ini bersifat normatif yang meneliti asas-asas, norma-norma serta sinkronisasi dari peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pemerintah terutama yang berhubungan dengan pengangkatan Duta Besar oleh Presiden. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan menelaah semua data yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini adalah, Peranan Dewan Perwakilan Rakyat dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan Duta Besar sangat besar karena telah diatur pada Pasal 13 UUD Negara Republik Indonesia 1945 agar Presiden dapat lebih berhati-hati dan profesional dalam mengangkat dan menerima Duta Besar, dan hal ini merupakan hak DPR sebagai perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Mekanisme DPR dalam memberi pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui rapat paripurna, kemudian rapat paripurna menugasi Badan Musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada alat kelengkapan terkait. Implikasi pertimbangan DPR bagi Presiden adalah apabila Presiden tidak memperhatikan pertimbangan DPR, maka akan ada resiko politik yang dapat mengganggu hubungan kerja antara Presiden dengan DPR dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga kebijakan pemerintah sering kali dihadang dan berbenturan dengan sikap politik mayoritas kekuatan DPR.

This research aims to know the role and mechanism of the House of Representatives in giving consideration to the President in the appointment of Ambassadors and the implications of its considerations for the President. This is normative research that investigate about the principles, norms and synchronization of the regulations that releting to the implementation of the oversight function of the House of Representatives to government, particularly about the appointment of Ambassador by the President. The method that used in this research is library reseach with examine the all primary and second legal literature, and tertiary legal literature that releting with primary problem of this research. The result of research are the House of Representatives has a key position in the oppoinment of Ambassador, based on the 13 article of the 1945 constitution obligate president in orde to be more careful and professional in lifting and receive ambassadors, and this is the right of the Parliament as a representative of all the people of Indonesia to conduct oversight of government. Mechanism of the House in giving consideration to candidates to fill a position on legislation through a plenary session, then the Agency commissioned a plenary meeting of the Council to schedule and assign the discussion to related fittings. There is a political concequence for president if no ettention to parlement consideration. It can discrupt the house and goverment relation, so the policies often conflict with the political attitudes majority in the House.

Kata Kunci : Kewenangan DPR, Kewenangan Presiden, Pertimbangan