KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI SEBAGAI UPAYA MENSTABILKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Bustanul Arifin, SE, Andi Sandi Antonius, T.T., S.H., LL.M

2012 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia adalah negara yang sedang membangun. Dalam proses pembangunan, diperlukan investasi yang besar. Karena pentingnya investasi bagi Provinsi DIY, maka diharapkan agar semua pihak berusaha meningkatkan dayatarik investasi daerah untuk menarik para investor. Kebijakan dan faktor-faktor penentu investasi yang mempengaruh I investasi hendaknya mendapatkan perhatian khusus dari Peerintah DIY untuk diperhatikan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Data diperoleh dengan cara study pustaka dan penelitian lapangan. Pengumpulan data dengan cara penelitian langsung kelapangan untuk mencari keterangan dan informasi yang relevan dengan objek penelitian dengan cara wawancara secara langsungdengan mempergunakan metode Tanya-jawab. Data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dengan mengkategorikan data sesuai dengan keterkaitan dengan masing-masing rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DIY berdasarkan pada misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Istimewa Yogyakarta. Kedua, Hambatan yang dihadapi adalah bahwa Pemerintah Provinsi DIY belum memiliki kewenangan penuh terhadap investasi terutama perizinan investasi. Kewenangan tersebut dimiliki oleh BKPM dan pemerintah kabupaten/kota.

The purpose of development is to improve the welfare of the community. Indonesia is a country building. In the development process, it takes alarge investment. Because of the importance of investment for DIY Province, expected that all parties to try to improve the attractiveness of regional investment in order to attract investors. Policy and determinants of investment that effect the investment should get special attention from the Government ofDIY. This research is a normative legal research. Data was obtained with literary study and field study. Data collection was done by direct research in field to look for information relevant to research object using direct interview. Primary and secondary data was analyzed quantitatively by categorizing data that related to each problem formulation. The research finds that: First, Policies that have been taken by the Government of DIY Province based on the mission stated in the Medium Term Regional Development Plan (RPJMD) and Long-Term Regional Development Plan (RPJPD). Second, The Barriers is Yogyakarta Provincial Government has not had full authority to investment, especially investment licensing. The authority of the investment is owned by the BKPM and the district/city overnment.

Kata Kunci : Kebijakan, Investasi, Pembangunan.