PERAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP) DALAM MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN

Ilham Zain, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.

2012 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Kawasan perbatasan seharusnya bukan lagi menjadi kawasan terbelakang tetapi harus disiapkan menjadi kawasan yang aman, tertib, menjadi pintu gerbang negara dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga kedepan kawasan perbatasan sudah menjadi target dan andalan Pemerintah dalam menumbuhkan kawasan baru pertumbuhan ekonomi meningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dengan tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Disinilah peran BNPP sebagai badan resmi yang menangani persoalan perbatasan dipertaruhkan untuk menjawab keterbelakangan kawasan perbatasan selama ini. Penelitian ini bertujuan mencari jawaban apakah BNPP bisa melakukan tugas fungsi dan wewenangnya dan kemudian strategi apa sebaiknya dilakukan oleh BNPP untuk memobilisasi pemerintah pusat dan daerah dalam tata hubungan penanganan perbatasan untuk mempercepat pembangunan perbatasan itu. Penelusuran terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal, ditemukan beberapa faktor dalam rganisasi BNPP sebagai faktor eksternal dalam bentuk ancaman berupa : Hubungan organisasi pemerintah saat ini tidak lagi bersifat hirarkis, cakupan dan kompleksit di wilayah perbatasan. Faktor peluangnya berupa semakin menguatnya tingkat kepercayaan daerah kepada BNPP, situasi politik yang kondusif serta adanya hubungan sinergis antara pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota. Sedangkan Faktor Internalnya sebagai kekuatan organisasi BNPP berupa kejelasan visi, misi, struktur organisasi serta kemampuan keuangan BNPP. Kelemahannya berupa usia yang relatif masih muda, sarana prasarana yang kurang memadai serta masih belum dilengkapinya aturan penunjang dari pelaksanaan Undang-Undang berupa Peraturan Pemerintah (PP). Sebagai organisasi yang menghadapi kondisi faktualnya diperlukan strategi yang dikelompokkan sebagai isu strategis dan isu operasioanalnya berupa : a. Mewujudkan kualitas SDM Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di wilayah perbatasan, sehingga pengelolaan perbatasan menjadi satu gerak dan langkah dari semua aparat yang menangani perbatasan dari pusat (BNPP). b. Mewujudkan / membuat Peraturan Pemerintah (PP) guna meningkatkan hubungan dengan Kementrian dan Lembaga secara kuat. c. Melakukan koordinasi dengan Kementrian dan lembaga secar efektif dan intens d. Kemampuan keuangan BNPP dapat menjalin hubungan dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota di wilayah perbatasan Keempat hal diatas mewakili kebutuhan yang berdimensi luas tidak saja bagi aktualisasi peran pemerintah melalui BNPP, namun juga bagaiman daerah bisa bersemangat mendukung program di era otonomi untuk menyejahterakan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang semakin baik.

At the present, The area borders should no longer be a backward region , but the region should be prepared to be a safe, orderly, into the gate and the state as a center of economic growth, so that the fore border area has become a mainstay of government targets and in growing new areas of economic growth increases the welfare of local communities while within the framework of the Unitary Republic of Indonesia (NKRI). the role of BNPP as the official body dealing with border issues at stake for the answer retardation during this border region. This study aims to find answers how the BNPP could perform duties and functions and authority then what strategy should be done by the BNPP to mobilize national and local governments in handling the relationship order to accelerate the construction of the border the border. Searches against internal and external environmental conditions, found several factors in the organization BNPP as an external factor in the form of threat: Relations governmental organizations today are no longer hierarchical nature, scope and complexity of work, and the lack of quality personnel Provincial Government, Regency / City in the border region . Factors chances of getting a stronger level of confidence to the BNPP region, conducive political situation and the existence of a synergistic relationship between the Provincial Government, Regency / City. While the Internal factors as the strength of clarity of BNPP organization's vision, mission, organizational structure and financial capability of BNPP. The disadvantage of the relatively young age, inadequate infrastructure and support is still not dilengkapinya rules of implementation of the Law of Government Regulation (PP). As organizations face the factual conditions necessary strategies that are classified as strategic issues and issues operasioanalnya form: a. Realizing the quality of human resources Provincial Government, Regency / City in the border region, so that border management into a single motion and steps from all the officials who deal with the border of the central (BNPP). b. Realize / make Government Regulation (PP) in order to improve relations with the Ministry and the Institute strongly. c. To coordinate with the Ministry and institutions effective and intense secar d. BNPP financial ability to establish relationships with the Provincial Government, Regency / City in the border region Four of these points represent the needs of a broad dimension not only to the actualization of the role of government through the BNPP, but also how the region can be excited to support programs in the era of autonomy for the welfare of the people by providing better service.

Kata Kunci : -