ASPEK HUKUM PRAKTIK PENCATATAN DAN PENGHAPUSAN CATATAN PENANGGUHAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK PADA BUKU TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN

Agus Suprapta, Prof. Dr. Maria S W Sumardjono, S.H., MCL.,MPA

2012 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pencatatan dan penghapusan catatan penangguhan pendaftaran peralihan hak pada Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten berdasarkan ketentuan Pasal 126 PMNA/KBPN No 3 Tahun 1997, dampak hukumnya dan upaya-upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten untuk mengurangi dampak negatif yang timbul. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran kepustakaan sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan responden. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1.) Pelaksanaan pencatatan dan penghapusan catatan penangguhan pendaftaran peralihan hak pada Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten didasarkan pada Pasal 126 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 saja, dan tidak memperhatikan ketentuan lain yang lebih tinggi, sehingga menimbulkan rasa tidak puas bagi pemohon pencatatan maupun bagi pemilik tanah; 2.) Dampak hukum pencatatan dan penghapusan catatan penangguhan pendaftaran peralihan hak yaitu dicabut atau dihentikan atau tidak diakuinya untuk sementara penguasaan yuridis seseorang atas tanah yang berakibat tidak diperolehnya perlindungan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemilik tanah. Bagi Kantor Pertanahan dampaknya menimbulkan potensi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan tindakan sewenang-wenang dari penyelenggara negara dan gugatan perdata di Pengadilan Negeri dengan alasan perbuatan melawan hukum; 3.) Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten untuk mengurangi dampak negatif pencatatan dan penghapusan catatan penangguhan pendaftaran peralihan hak pada Buku Tanah adalah memberitahukan secara tertulis kepada pemohon tentang ditolak atau diterimanya permohonan, persyaratan dan prosedur, masa berlakunya catatan penangguhan, dan memfasilitasi pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi, dengan Kantor Pertanahan sebagai mediator. Disarankan untuk meninjau ulang rumusan Pasal 126 PMNA/KBPN No 3 Tahun 1997, dan menyosialisasikan peraturan tersebut kepada masyarakat.

This research aims at identifying the practice of recording and deletion of suspension record of registration of right transfer in Land Book at the Land Registry Office of Klaten Regency based on Article 126 of Regulation of the State Minister for Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 3 of 1997, its legal impacts and the efforts done by the Land Office of Klaten Regency to reduce the negative impact. This research is a normative legal research. Secondary data were obtained through literature research while primary data were obtained through interviews with informants and respondents. Based on the research, three conclusions were made. 1) The practice of recording and deletion of suspension record of registration of right transfer in Land Book at the Land Office of Klaten Regency was only based on Article 126 of Regulation of the State Minister for Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 3 of 1997. Other higher provisions, were not taken into account in this process. Consequently, registration applicant and land owner were not satisfied; 2) The legal impact of recording and deletion of suspension record of registration of right transfer was that the juridical ownership of someone over a piece of land is periodically revoked or discontinued or unrecognized. Therefore, legal protection over legal actions done by the land owner was not obtained. For the National Land Agency, the impact is that it causes lawsuits potential to appear at the Administrative Court by reason of arbitrary action by the authorities and civil actions at the Court by reason of torts; 3) The effort made by the Land Office of Klaten Regency to reduce negative impacts of recording and deletion of suspension record of registration of right transfer in Land Book was to submit written notice to applicants about the rejection or approval of the request, requirements and procedures, period of validity of suspension record, and to facilitate the disputing parties to conduct mediation with the Land Office as the mediator. It is suggested that the wording of Article 126 of Regulation of the State Minister for Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 be reviewed and to disseminate this regulation to the public.

Kata Kunci : Legal Impact, Recording and Deletion of Suspension Record Land Book.,