Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Perkara Pidana Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto

Farida Tri Yugo Astuti, Sigid Riyanto, S.H., M.Si

2012 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan konsep restorative justice dan kendala yang dihadapi dalam penerapan konsep restorative justice pada perkara pidana anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto dimana dalam pelaksanaannya merupakan upaya untuk mendukung ketentuan Pasal 45 Undangundang No.3 tahun 1997, Pasal 66 Undang-undang No.39 tahun 1999 dan Pasal 64 Undang-undang No.23 tahun 2002 sehingga anak mendapatkan haknya berupa perlindungan hukum ketika bermasalah dengan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif artinya penelitian ini menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan mengenai penerapan konsep restorative justice dalam perkara pidana anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto. Alat pengumpulan data berupa wawancara langsung dengan subyek terkait dan studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh jawaban yang jelas dan menghasilkan data yang benar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tingkat Penyidikan, penerapan restorative justice dilakukan penyidik dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki berupa diskresi melalui diversi. Pada tingkat Kejaksaan, restorative justice tidak diterapkan karena jaksa penuntut umum tidak memiliki kewenangan diskresi sebagaimana yang dimiliki oleh pihak kepolisian karena kewenangan \"penghentian penuntutan demi kepentingan umum\" dalam penerapan asas oportunitas adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat, dan bukan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, kewenangan tersebut juga hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Pada tingkat Pengadilan, penerapan konsep restorative justice untuk memulihkan keseimbangan tujuan hukum pidana sudah diterapkan yaitu dengan menjatuhkan tindakan, tetapi untuk kejahatan yang sifatnya serius tetap dikenakan sanksi pidana tetapi tidak menutup kemungkinan dipertimbangkan restorative justice sebagai ultimum remidium. Kendala yang dihadapi dalam penerapan restorative justice adalah belum adanya peraturan dalam bentuk undang-undang yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat tentang proses restorative justice. Selain itu, sangat sulit untuk menghindarkan anak dari pemidanaan secara retributive justice apabila anak melakukan pelanggaran yang sangat serius karena tidak setiap perkara bisa diselesaikan secara restorative justice.

The aim of this research was to know the application of the restorative justice concept and obstacles encountered in the application of restorative justice concept in criminal cases of children in Purwokerto District Court jurisdiction where the implementation is an effort to support the provisions of article 45 the regulation No.3 in 1997, article 66 the regulation No. 39 in 1999 and article 64 the regulation No. 23 in 2002 so that children get their right of legal protection when conflict with the law. The research method used in this study is an empirical normative. This research is descriptive meaning of this study outline, illustrates and explain about the application of restorative justice concept in criminal cases of children in Purwokerto District Court jurisdiction. The Data collection instrumen in the form of direct interviews with the subjects related and literature studies which were then analyzed by qualitatively in order to obtain a clear answer and produce the correct data. The results of this study indicate that the rate of Investigation, the application of restorative justice be done investigating by using a form of discretionary authority possessed through diversion. At the attorney, restorative justice has not been applied because the prosecutor does not have discretionary authority as that possessed by the police because the authority of \"termination of the prosecution in the public interest\" in the application of the opportunity principle is based on the interests of the state and society, and not for personal gain. In addition, the authority is also only available to the General Attorney. At the district court, application of the concept of restorative justice to restore the balance of the criminal law has been applied to goals is to drop the action, but for serious crimes that are still subject to criminal sanctions, but did not rule out the possibility of restorative justice considered as ultimum remidium. Obstacles encountered in the application of restorative justice is the absence of regulation in the form of legislation that serve as guidelines for law enforcement leading to a lack of understanding of law enforcement officers and the public about the restorative justice process. In addition, it is very difficult to prevent children from punishment in retributive justice when children are very serious offense because not every case can be resolved in restorative justice.

Kata Kunci : restorative justice, perkara anak, peradilan pidana anak