ANALISIS EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus Penetapan No.07/Pdt.Eks.Hip/1998/PN.YK pada Pengadilan Negeri Yogyakarta)

SISWADI, Dr. Sutanto, S.H. M.S.

2012 | Tesis | S2 Magister Hukum Litigasi

Untuk menjamin pelunasan utang dari debitor apabila debitor cidera janji, maka kreditor dapat melakukan eksekusi berdasarkan ketentuan Pasal 20 UUHT, tetapi dalam pelaksanaanya Hak Tanggungan juga tidak selamanya langsung dapat dieksekusi secara mudah dan pasti, salah satunya adalah kasus sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Negeri Yogyakarta, dimana pihak yang telah memegang Hak Tanggungan berupa jaminan atas suatu utang dengan Hak Eksekutorial ternyata baru dapat melaksanakan haknya atas barang jaminan yang berupa tanah setelah proses berpekara yang cukup panjang di pengadilan. Penelitian ini mengunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian ini adalah penelitian deskripsi, yang analisis datanya bersifat deskriptif analitis dan kajian isi (content analysis). Hasil penelitian menerangkan, bahwa perlawanan(verzet) yang diajukan oleh avalis mempermasalahkan tentang keabsahan yuridis dari beberapa produk Akta Notaris/PPAT yang menjadi dasar peletakan Sertipikat Hak Tanggungan yang ada. Pelawan berpendapat bahwa dalam proses peletakan Sertipikat Hak Tanggungan, Notaris/PPAT Ny.Suparyatun Sutjipto, S.H. telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga secara yuridis mengakibatkan produk Akta Notaris/PPAT tersebut menjadi “batal demi hukum”. Berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi, disimpulkan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No.07/Pdt/Eks/Hip/1998/PN.YK tertanggal 25 Maret 1998 adalah hanya khusus berlaku sah dan mengikat menurut hukum terhadap barang- barang milik Ny. Dr. Maria Inawati,Msc terhadap Gross Akta Hipotek No.90/HP/PPAT/95 tertanggal 18 Oktober 1995 dengan jumlah kredit sebesar Rp.3.500.000.000,- dan menurut hukum sita eksekutorial No.07/Pdt/Eks/Hip/1998/PN.YK tertanggal 25 Maret 1998 dinyatakan sah dan harus tetap dijalankan.

To receive debt paying from a disavowed debtor, a creditor is allowed to execute seizure based on appointments in Article 20 of Warrant Right Laws, but it may not be simply implemented directly, for an example a case handled in District Court of Yogyakarta, which a creditor who hold Warrant Right and Executorial Right cannot simply seizure the debtor's land property as the debt warranty, but through long processes in the court. This study uses normative juridical approach method. This study is a description study, which is the data analysis is analytical descriptive and content analysis study. has v The result of the study shows that the defense (Verzet) proposed by avalis disputes about the juridical legality from several products of Notary Act that legalize the existing Warrant Right Certificate. The warrantor (debtor) argued that in the process of legalizing the certificate, the Notary, Mrs. Suparyatun Sutjipto, SH iolated the provisions of applicable law, thus legally resulting the Deed becomes “null and void”. Based on the decision of the first level court, appeal and cassation, it can be concluded that the Decree of District Court Chairman No.07/Pdt/Eks/Hip/1998/PN.YK dated 25 March 1998 is specifically applicable only valid and legally binding on the belongings of Mrs. Dr. Maria Inawati, Msc toward Gross of Mortgage Deed dated 18 October 1995 No.90/HP/PPAT/95 with the amount of credit is for Rp.3.500.000.000,- and according to the executorial foreclosure law No.07/Pdt/Eks/Hip/1998/PN.YK dated 25 March 1998, the execution is legal and it must be continued.

Kata Kunci : Eksekusi, Hak Tanggungan