PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PENGUNGKAP FAKTA (WISHTLE BLOWER) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Bambang Sujatmiko, Supriyadi, S.H.,M.Hum.

2012 | Tesis | S2 Magister Hukum Litigasi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban yang relevan dari dua pertanyaan tentang UU Perlindungan Saksi Terhadap Fakta Pengungkap (Wishtle Blower) Dalam Kasus Korupsi: Pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap saksi mengungkapkan fakta-fakta dalam kasus korupsi menurut dengan hukum positif? Kedua, bagaimana seharusnya undang-undang tentang pengaturan perlindungan saksi dalam mengungkapkan fakta-fakta kejahatan korupsi di masa depan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan metode penelitian hukum yang didukung oleh metode penelitian hukum empiris. Lokasi ini digunakan sebagai lokasi penelitian adalah Saksi dan LPSK di Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Kepolisian Daerah Propinsi Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta Jaksa Negara dan Pusat Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Berdasarkan analisis data hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan: Pertama, dalam hukum kekuatan positif di Indonesia, tidak ada peraturan yang secara khusus mencakup perlindungan Pengungkap saksi fakta (whistle blower), tetapi masih bersifat umum yaitu erlindungan saksi dan korban. Bentuk perlindungan saksi dalam UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah perlindungan pribadi, keluarga dan harta keamanan dan kebebasan dari ancaman yang terkait dengan kesaksian telah diberikan, berpartisipasi dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan informasi tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, memperoleh informasi tentang perkembangan kasus ini, memperoleh informasi mengenai keputusan pengadilan, diberitahu bila tahanan dibebaskan, mendapatkan identitas baru, mendapatkan baru tinggal, penggantian biaya transportasi, mendapatkan penasehat hukum, dan memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir. Kedua, tidak adanya peraturan khusus yang mengatur perlindungan Pengungkap saksi fakta (whistle blower) dan fakta tentang nasib pengadu karena ancaman baik fisik atau psikologis serta upaya kriminalisasi saksi dan korban atau keluarga mereka, membuat takut untuk memberikan kesaksian kepada penegak hukum orang. Meskipun demikian, tidak diperlukan undang-undang khusus yang mengatur whistle-blower, tapi untuk merevisi UU No. 13 tahun 2006 untuk lebih akurat membahas perlindungan peluit blower sehingga tidak ada tabrakan terjadi karena penerbitan peraturan perundang-undangan yang baru.

The purpose of this study is to find relevant answers of two questions about the Witness Protection Law Against Facts discloser (Wishtle Blower) In Case of Corruption Act: First, how the form of legal protection of witnesses expressing the facts in the case of corruption according to positive law? Second, how should the law on witness protection arrangements in expressing the facts of corruption crimes in the future? The method used in this study is normative and legal research methods supported by the methods of empirical legal research. The location is used as a research site is the Witness and Victims Protection Agency in Jakarta, the Corruption Eradication Commission in Jakarta, Provincial Police Special Region of Yogyakarta, Yogyakarta Legal Aid Institute, Yogyakarta State Attorney and the Centre for Human Rights Islamic University of Indonesia in Yogyakarta. Based on the results data analysis of these studies it can be concluded: First, in the positive force law in Indonesia, there are not regulations that specifically cover protection of witnesses facts discloser(whistle blower), but still a general nature that is the protection of witnesses and victims. Form of witness protection in Law No. 13 of 2006 on Protection of Witnesses and Victims are the protection of personal security, family and property and freedom from threats associated with the testimony has been granted, participate in the process of selecting and determining the shape protection and security support, provide information without pressure, obtain an interpreter, free of the questions that ensnare, obtain information on the development of the case, obtain information regarding a court decision, notified when prisoners were released, get a new identity, get a new residence, reimbursement of transportation costs, get legal adviser, and obtain assistance while living expenses to the extent of protection expires. Second, the absence of regulations specifically governing the protection of witnesses facts discloser(whistle blower) and the fact about the fate of the complainant because of the threat of either physical or psychological as well as efforts to criminalize witnesses and victims or their families, making people afraid to give testimony to law enforcement. Nonetheless, not required special legislation governing whistle-blowers, but to revise Law No.. 13 in 2006 to more accurately discuss the protection of whistle blowers so that no collisions occur due to the issuance of regulations that the new legislat

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Fakta Pengungkap Saksi, Korupsi