Laporkan Masalah

Pemberdayaan Kampung Bidang Perumahan dan Infrastruktur Dasar (Konteks Program Respek Papua) Studi di Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen Papua

Yakob Semboari, Dr. Partini

2012 | Tesis | S2 Sosiologi

Kebijakan desentralisasi dan pemberlakuan otonomi khusus telah melahirkan kebijakan pro poor terutama masyarakat di wilayah terpencil di tanah Papua. Pemerintah Provinsi Papua telah mencetus Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek). Implementasi respek di seluruh kampung di tanah Papua dilakukan dengan memberi dana segar (block grant) sebesar Rp.100.000.000,-. Konsep dan tujuan utama dari Respek adalah partisipasi dan pemberdayaanImplementasi Respek di di Distrik Yapen Selatan meliputi program kesehatan, pendidikan, ekonomi, perumahan dan infrastruktur dasar. Dengan dmeikian studi ini difokuskan pada pemberdayaan kampung di bidang infrastruktur dasar di Distrik Yapen Selatan Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami implementasi program pembanguan infrastruktur dasar di wilayah administratif Distrik Yapen Selatan. oleh karena itu studi ini merupakan penelitian kualitatif. Indepth interview digunakan sebagai metode pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan, interview dilakukan dengan berpedoman pada interviuw guide yang telah disiapkan terlebih dahulu. Informan terdiri dari 3 kelompok yaitu masyarakat penerima program, TPKK, TPPD, serta parat pemerintah, sehingga total infoman yang diwawancarai sebanyak 24 orang. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan fenomena pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dasar dan bentuk serta proses pemberdayaan yang terjadi Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi program Respek di Distrik Yapen Selatan mengalami kegagalan, indikasi kegagalan tersebut nampak dari rendahnya partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam program pembangunan infrastruktur dasar. Sehingga walaupun secara fisik program pembangunan terealisasi dengan baik, namun dari sisi masyarakat keberdayaan, warga masyarakat belum berdaya dan mandiri. Sebagai contoh, warga meminta ganti rugi terhadap tanamanya yang terkena dampak pembangunan. Kondisi yang diharapkan dari program pemberdayaan adalah munculnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat pada kemampuannya sendiri. Pada tahap keberlanjutan masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil, semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya, namun kenyataanya warga di Distrik Yapen Selatan tidak memberikan partisipasi yang tinggi dalam setiap tahapan pembangunan kampung.

Decentralization policy and the implementation of special autonomy has spawned pro-poor policies especially people in remote areas in Papua. The provincial government has trigger Village Development Program Strategic Plan (Respek). Implementation of Respek throughout the village in Papua accomplished by giving fresh funds (block grant) amounted Rp.100.000.000, -. The concept and the main purpose of participation and empowerment Respek in the Sooth Yapen District of Yapen Island, the programs include health, education, economy, housing and basic infrastructure. With dmeikian this study focused on empowerment of villagers in basic infrastructure in the South District of Yapen Island. Qualitative approach is used to understand the implementation of basic infrastructure development program in South Yapen District administrative area. therefore this study is a qualitative research. In-depth interview is used as a method of collecting data from informants who have been determined, based on interviews conducted with interviuw guide who had been prepared beforehand. Informants consisted of 3 groups of people receiving the program, TPKK, TPPD, and government, bringing the total infoman interviewed as many as 24 people. Data analysis was conducted descriptively to describe the phenomenon of basic infrastructure development programs and forms as well as the empowerment process that occurs. The analysis showed that the implementation of Respek in the District of South Yapen is failure, a failure indication is shown by the low participation and community self-reliance in basic infrastructure development program. So although the physical development programs properly realized, but in terms of community empowerment, community residents have not been empowered and independent. For example, citizens seek redress against plant affected by development. Expected condition of the empowerment program was the emergence of consciousness and public trust on its own merits. At this stage people are able to produce sustainable development decisions are rational and fair, the more aware of their rights and obligations in the construction, able to meet their own needs, and able to manage a variety of potential resources that exist in order to improve their welfare, but the fact is resident in South Yapen District did not provide high participation in all stages of village development.

Kata Kunci : Respek, Infrastruktur Dasar, Pemberdayaan Kampung


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.