PENGATURAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH DALAM PERATURAN PERUNDANGAN KOPERASI DI INDONESIA (STUDI PADA KOSPIN SYARIAH KARANGANYAR )

Sugiarso Hadisaputro, Yulkarnain Harahab, S.H.,M.Si

2012 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian tentang Pengaturan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Peraturan Perundangan Koperasi Indonesia ( Studi Pada KOSPIN SYARIAH Karanganyar) bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam peraturan perundangan Koperasi di Indonesia, dan sejauhmana kesesuaian akad Murabahah pada KOSPIN SYARIAH Karanganyar dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, langkah pertama melakukan kajian tentang peraturan perundangan yang mengatur Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dengan melakukan studi bahan pustaka sebagai sumber data sekunder, kemudian meneliti tentang kesesuaian pelaksanaan akad Murabahah pada KOSPIN SYARIAH Karanganyar sebagai sumber data primer. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kelembagaan dan kegiatan operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah baru berupa Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/Per/ M.KUKM/X/2007 serta Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994, Nomor 17 Tahun 1994 dan Nomor 9 Tahun 1995 yang belum secara khusus mengatur Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Sedangkan pelaksanaan Akad Murabahah pada KOSPIN SYARIAH Karanganyar belum sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia ( MUI ).

This research about “The regulation of Syariah Service Finance Cooperation in Legislation of Indonesian Cooperation Rule ( Study on “KOSPIN SYARIAH Karanganyar ) aims to determine how the regulation of Shariah Service Finance Cooperation in legislation of Indonesian Cooperation Rule, and how appropriate of Murabahah contract at KOSPIN SHARIAH Karanganyar with the provision instruction of National Shariah Board, Indonesian Counsil of Ulama. This research is emperical-normatif research, that is the first step studies about the rule that arrange Shariah Service Finance Cooperation with studying regulation of Cooperation as a Secondary data there are the primary law and secondary law, then studies about Murabahah Contract at KOSPIN SHARIAH Karanganyar as a source of primary data. The data was obtained were analyzed qualitatively. The result of this study, show that the institutional regulation and operational activities of Shariah Sirvice Finance Cooperation base only on regulation of The State Minister of Cooperation, Small and Medium Enterprise Number 91/Kep/M.KU KM/200 and Number 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 but not by Goverment Regulation Number 4/1994, Number 17/1994 and Number 9/1995.While the Murabahah contract at KOSPIN SHARIAH Karanganyar is not appropriate to the provisions instructian of National Shariah Board, Indonesian Counsil of Ulama

Kata Kunci : KJKS, Murabahah, Fatwa.