REFORMASI SEKTOR PELABUHAN MELALUI UNDANGUNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 MENGENAI PELAYARAN BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG INVESTASI DAN UNDANG-UNDANG ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Maya Juwita, SH, Prof. M. Hawin S.H., LL.M., Ph.D

2012 | Tesis | S2 Magister Hukum

Salah satu upaya Pemerintah untuk memperbaiki sistem transportasi laut adalah dengan membenahi payung hukumnya yaitu, merubah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam upaya melakukan reformasi dalam bidang Kepelabuhanan, Undang-Undang terbaru ini membuka peluang investasi bagi pihak swasta dan oleh karenanya hal tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Masih berkaitan dengan semangat reformasi, pengelolaan pelabuhan yang selama ini dimonopoli oleh PT Pelindo akan ditinjau dalam kaitannya dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian memiliki tujuan sebagai berikut : 1. Langkah-langkah reformasi dengan dibukanya peranan swasta dalam mengelola pelabuhan harus ditinjau dari segi hukum investasi yang belum memperbaharui sektor pelabuhan sebagai bidang usaha terbuka penuh. Sektor ini masih dikategorikan sebagai bidang terbuka dengan persyaratan bagi investasi asing dengan maksimal kepemilikan saham sebesar 49 persen. 2. Hal lain yang patut diperhatikan adalah prinsip-prinsip anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sejauh mana prinsip ini dapat direspon oleh UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan PP Nomor 61 tahun 2009 mengenai Kepelabuhan dalam usahanya untuk menghapuskan monopoli Pemerintah melalui PT Pelindo dalam pengelolaan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif analis untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai fakta dan permasalahan yang berhubungan dengan reformasi di sektor pelabuhan dengan dikeluarkannya UU Nomor 17 Tahun 2008 mengenai Pelayaran. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap permasalahan tersebut berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, analisis penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu menganalisis data dan informasi yang diperoleh berdasarkan kualifikasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlu dilakukan perbaikan dan penegasan terhadap pelaksanaan UU nomor 17 tahun 2008 walaupun UU ini telah membuka peluang investasi swasta dan mendukung anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk mendukung reformasi sektor pelabuhan, maka perubahan atas Daftar Negatif Investasi melalui Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2010 perlu dilakukan dan proteksi Pemerintah terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdapat dalam UU Anti Monopoli dapat dikurangi dengan mengeluarkan BUMN dari pengecualian.

One of the Government efforts in enhancing sea transportation system is to prepare its legal basis by amending the Law 21 of 1992 on Shipping (“Old Shipping Law”) into the Law 17 of 2008 on Shipping (“New Shipping Law”). In reforming port sector, the New Shipping Law opens chances for investment by private businesses, which makes it closely related to the Law 25 of 2007 on Investment (“Investment Law”). In line with reformation spirit, port operation which has previously always been under monopoly practice by PT Pelindo is analyzed in its relations to the Law 5 of 1999 on Prohibition on Monopoly Practice and Unfair Business Competition (“Anti-Monopoly Law”) The research has following purposes: 1. Reform steps by opening chances for private businesses in operating ports needs to be analyzed from the view of investment law which has not yet accommodated the port sector as business sector which is fully open (for private investment). This sector is currently categorized as ‘open with conditions’ where maximum foreign shareholding is limited only to 49% maximum. 2. Other things worth the attention are the principles of anti-monopoly and fair business competition. This research analyzes to which extent these principles are adopted by the New Shipping Law and the Government Regulation No. 61 Year 2009 on Harbor Affairs under its purposes in removing the Government’s monopoly practices through PT Pelindo in operating Indonesian ports. This research is classified as descriptive-analysis to provide comprehensive view on facts and issues related to port sector reform with the promulgation of the New Shipping Law. Such issues were analyzed based on prevailing legal norms. Therefore, this research analysis was done in qualitative manner by analyzing obtained data and information based on qualification according to prevailing laws. The research result recommends enhancements and confirmation to the implementation of the New Shipping Law although the law has opened opportunities for private investment and is supportive to concept of antimonopoly and fair business competition. To support port sector reform, it is recommended to amend the Negative List under the Presidential Regulation No. 36 Year 2010 and it is necessary for the Government to reduce its protection to State-Owned Enterprises operations by remove them from the Negative List’s exclusion.

Kata Kunci : Reformasi Pelabuhan Indonesia, Monopoli PT Pelindo, Daftar Negatif Investasi