Laporkan Masalah

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO 075K/PDT.Sus/2007 MENGENAI KEPAILITAN PT. DIRGANTARA INDONESIA

Fajar Wibhiyadi, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

2012 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dua pokok permasalahan yang timbul sehubungan dengan prosedur debt to equity conversion dalam Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan. Tujuan lain adalah apa implikasi yuridis pasal 35 UU No. 40 th. 2007 terhadap Program Restrukturisasi Pinjaman Rekening Dana Investasi (RDI) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang meliputi penelitian kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang semuanya berkaitan dengan mekanisme debt to equity conversion ditinjau dari peraturan perundangundangan. Dari penelitian tersebut diatas akan diperoleh data yang memberikan gambaran yang sistematis dan menyeluruh mengenai mekanisme restrukturisasi pinjaman berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dampak UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap restrukturisasi pinjaman dengan memakai pola debt to equity conversion. Data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menjawab kedua permasalahan tersebut diatas. Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi pinjaman dengan pola debt to equity conversion diatur dalam berbagai peraturan. Selain itu pasal 35 UU No. 40 tahun 2007 juga berpengaruh kuat terhadap mekanisme restrukturisasi pinjaman dengan pola debt to equity conversion dalam perjanjian pinjaman antara Pemerintah Indonesia dengan PT. BPUI. Pemerintah sebagai Kreditor hanya dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, namun berdasar pasal 35 ayat (2) tidak dapat menggunakan hak tagih terhadap PT BPUI berdasarkan bunga dan denda atas pinjaman RDI SPM PT BPUI. PT BPUI harus tetap membayar kepada Pemerintah sebagai Kreditur atau pihak yang meminjamkan Pembayaran dapat dilakukan secara mencicil sesuai kesepakatan.

This research is aimed to find answers of the two problems revealed concerning with the procedure of debt to equity conversion of Government’s Investment Credit Contract to the State Owned Enterprise (SOE) PT BPUI. The other aim is to give answer of what the implication of the rule of chapter 35 of Code number 40 of The Year 2007 about Limited Company to the Restructurization Program of Government’s Investment Fund Account of BPUI Ltd. This reseach uses normative yuridist approach which consists of library research which focuses on primary law material, secondary law materials, and tersier law materials, which are relevant with restructurization mechanism of Investment contract that use the pattern of debt to equity conversion. This research will find the data which can describe sistematically and completely about the procedure of restructurization investment contract according to the rule of Code number 40 of The Year 2007 and the impact to the the pattern of debt to equity conversion of the contract between The Indonesia Government and State Owned Enterprise PT. BPUI Ltd. Based on the data analyses, it can be concluded that the restructurization which uses the pattern of debt to equity conversion is relevant to several rules. Beside, the rule of chapter 35 of Code Number 40 of The Year 2007 gives strong impact to the restructurization program which use the pattern of debt to equty conversion in Investment Contract between The Government of Indonesia and State Owned Enterprise (SOE) PT.BPU Ltd. The Government as Creditor/Lender only have the right to get shares on the basis of the fund that had been given to the SOE PT BPUI Ltd. But on the base of rule chapter 35 verse (2), The Government of Indonesia does’nt have the right to get shares on the basis of recovery of interest and fine of the contract. The SOE PT BPUI Ltd still have to pay for recovery of the interest and fine of the contract.

Kata Kunci : restrukturisasi - debt to equity conversion


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.