IMPLIKASI PENERAPAN KEBIJAKAN PENURUNAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN (Reduce Emissions from Deforestation and Forest Degradation - REDD) TERHADAP INVESTASI DI SUBSEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA

Dety Eka Pratidina, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

2012 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini mengkaji tentang implikasi penerapan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (ReducingEmissions from Deforestation and Forest Degradation-REDD) terhadap investasi di subsector perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum bagi para investor di sub sektor kelapa sawit terkait dengan diterapkannya skema REDD. 2). Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi penerapan skema REDD terhadap investasi di subsektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal sebagai acuan dalam penelitian ini. Dilengkapi dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 18 tahun 2004 Tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit, serta Inpres 10 Tahun 2011Tentang Penundaan Pemberian izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut serta peraturan-peraturan lainnya yang mendukung penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder yang ada yakni membandingkan hukum, mempelajarinya dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah hukum positif yang diambil dari bahan-bahan perpustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuanketentuan yang berkaitan dengan investasi atau penanaman modal di subsektor perkebunan kelapa sawit dan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan perkebunan kelapa sawit terus didorong mengingat peranannya yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan. Berbagai regulasi disiapkan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan luasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Keterbatasan lahan dalam pengembangan lahan perkebunan kelapa sawit mendorong pemanfaatan lahan gambut, pemanfaatan lahan gambut tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit. Untuk menjalankan skema REDD, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan melakukan moratorium pemberian izin pembukaan lahan baru dan pemanfatan lahan gambut seperti yang tertuang dalam Inpres No. 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Munculnya Inpres tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam investasi di subsektor perkebunan kelapa sawit karena bertentangan dengan peraturan-peraturan yang mendorong perkembangan perkebunan kelapa sawit terutamanya dalam pemanfaatan lahan gambut.

This study examines the implication may arise by implementing reducing emission from deforestation and forest degradation (REDD) on oil palm plantation investment subsector in Indonesia. The purposes of this research are: 1). To identify and analyze the legal certainty for investors in oil palm sub sector associated with the implementation of REDD schemes. 2). To identify and analyze the implications of the implementation of REDD schemes for investment in oil palm plantations subsector in Indonesia. This research refers to the Act No. 25 of 2007 on capital investment as orientation of this study. Other regulations support this research are Law No. 41 Year 1999 on Forestry, Law No. 18 of 2004 on Plantation, Government Regulation No. 10 of 2010 on Procedures and Changes of Utilization and Function of Forest Areas, the Minister of Agriculture Regulation No. 14/Permentan/PL.110/2/2009 on Peat Land Utilization Guidelines For Oil Palm Cultivation, and Presidential Instruction No. 10 Year 2011 on the Postponement of New License Provision and Completion of Management of Primary Natural Forest and Peat Land along with other regulations. The approach method used in the research is descriptive analysis. The descriptive analysis research is a legal research by using secondary data existed which are by comparing law, studying and analyzing law principles especially norm of positive law collected from literature materials which are also stated in law and provisions related to capital investment in palm oil plantation subsector and emission reduction from deforestation and forest degradation. The results show that the development of oil palm plantation continues to be supported considering the highly strategic role in support of the development. Various regulations are prepared to create a conducive climate escalating areas of oil palm plantations in Indonesia. Limitations of land in the development of oil palm plantation thrusts the exploitation of peat. Peat land utilization is regulated by the Regulation of the Minister of Agriculture No. 14/Permentan/PL.110/2/2009 on Peat Land Utilization Guidelines for Oil Palm Cultivation. To run a REDD scheme, the Government of Indonesia has committed to reduce greenhouse gas emissions by conducting moratorium on granting new licenses for land clearing and the utilization of peat lands as stated in the Presidential Instruction No. 10 Year 2011 on the Postponement of New License Provision and Completion of Management of Primary Natural Forest and Peat Land. The emergence of the Inst ruction has led to legal uncertainty in oil palm plantation investment subsector as opposed to regulations that encourage the development of oil palm plantation principally in the exploitation of peat land. t

Kata Kunci : REDD, Investasi, Perkebunan Kelapa sawit 1 Mahasiswa