ANALISIS PUTUSAN KPPU NO. 25/KPPPU-I/2009 MENGENAI FUEL SURCHARGE DAN GANTI RUGI TERHADAP SEMBILAN MASKAPAI PENERBANGAN DALAM PERKARA PELARANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Adhisti Novia Manalif, Drs- Paripurna p, s.H., M.IIum., LL.M

2012 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian tentang \"Analisis Putusan KPPU No.25lKppU-I/200g Mengenai Fuel Surcharge dan Ganti Rugi terhadap Sembilan Maskapai penerbangan dalam Perkara Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 1,**g* praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat\" bertujuan untuk mengJtahui serta menganalisis tolok ukur penghitungan fuel surcharge din sanksi adminiitratif berupa 91{i]uei terhadap sembilan maskapai penerbangan utur putusan KppU No.25llippUU2009. Penelitian ini _merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Data sekunder yang diperoleh melalui it,rdi k\"pustakaan, dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan judul penelitian dan pokok permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara KppU No.25lIffpU-I/2009 mengenai fuel surchevge adalah terclapat penafsiran yang berbeda terhadap regulation framework sebagai tolok ukur untuk *in\".rtuku naesaranlua ,ur\"lraiji, seiiingga tidak ada - suatu keseragaman dalam penetapan besaran fuei surcharge* oieh perusahaan maskapai penerbangan dan menyulitkan Pemerintah untuk menfontrol besaran nilai fuel surcharge yang terjadi di pasaran. Penghitungan ganti rugi terhadap sanksi administratif yang ditetapkan oleh KPPU, harus memiliki pedoman penghitungan yang jelas didasarkin atas suatu dasar yang akurat dan berdasarkan pada unsur kehati-hatian. Sehingga berdampak terhadap yurisprudensi yang dikeluarkan oleh KPPU mengenai penetapan pembayaran ganti rugi sehingga terjadi kejelasan untuk mencapai suatu a-saa kepastian hukum.

R-esearch on \"Analysis of the Commission's Decision Regarding No.25lKppUIl20A9 Fuel Surcharge and Damages against Nine Airlines in Case Violation of Law No. 5 Year 1999 conceming Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition\" aims to find and analyze calculating benchmark fuel surcharge and administrative sanctions against compensation for the nine airlines No.25lKPpIJ-ll211g KPPU decision. This research is a normative legal research using descriptive analytical methocl. Secondary data obtained through library research, done by finiing and collecting and researching library materials which are second ary data relating to iesearch the title and subject matter. The results showed that in case the Commission No.25/KPPU-I/2009 about fuel surcharge is there a different interpretation of the regulation framework as the benchmark to determine the amount of fuel surcharge, so there is no uniformity in the determination of the amount of fuel surcharge by airiine compalies and difficult for the Government to control the amount of the fuel surcharge that occurs in the market. Calculation of compensation to the administrative sanctions set by the Commission, must have a clear guideline calculation based on a foundation of accurate and based on the element of prudence. So the impact on the jurisprudence issued by the Commission regarding the determination of cornpensation payments resulting in ciarity to achieve a principle of legal certainty.

Kata Kunci : KPPIJ-fuel surcharge-ganti rugi