DISPARITAS ANTAR KECAMATAN DALAM PERKEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN TAPANULI UTARA

Rudy Saut Veny Agus Sitanggang, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D.,

2012 | Tesis | S2 Magist.Prnc.Kota & Daerah

Konsepsi perwilayahan pembangunan merupakan salah satu bentuk kebijakan pengembangan wilayah yang dilakukan dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah. Supaya penerapan strategi perwilayahan pembangunan dapat berjalan maka setiap pusat harus mempunyai fungsi dan peran yang jelas dalam sistem pusat-pusat yang terpadu dan tersusun secara hirarkis. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tapanuli Utara. Sumber data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Tahap-tahapan analisis adalah: 1) menganalisis kondisi dan potensi wilayah di Kabupaten Tapanuli Utara; 2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas antar kecamatan; 3) menganalisis kebijakan pembangunan yang diterapkan di Kabupaten Tapanuli Utara. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan: 1) telah terjadi disparitas antar kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara. Hal ini dapat diketahui dari perbedaan PDRB, jumlah sarana prasarana yang tersedia, berbagai macam fasilitas ekonomi, pendidikan, penyerapan tenaga kerja persektor; 2) Faktor yang mempengaruhi disparitas dapat dikelompokkan menjadi enam faktor yaitu: tersedianya fasilitas sarana prasarana, keadaan sosial budaya, tersedianya lapangan usaha, kebijakan pemerintah, keadaan internal, pendapatan masyarakat; 3) Kebijakan pemerintah dalam menerapkan konsep perencanaan pembangunan bersifat ego sektoral sehingga menimbulkan kurang tergalinya potensi-potensi yang dimiliki daerah dan memperlebar disparitas antar kecamatan. Seharusnya, pembangunan dibuat dalam kerangka pemikiran yang menyeluruh dan memikirkan keterpaduan antar kecamatan yang masing-masing mempunyai potensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu sebaiknya pembangunan di suatu kecamatan disesuaikan dengan seluruh potensi dan kondisi masing-masing kecamatan sehingga pembangunan akan efektif.

Regional planning is one form of regional development policies carried out in reducing disparities between regions. In this idea, each center must have a clear function and role in the whole system which is integrated and hierarchically structured. The research was conducted in North Tapanuli Regency. It used both primary and secondary data. The phase of analysis were: 1) analyze the conditions and potential areas in North Tapanuli; 2) analyze factors that influence the occurrence of inter-district disparities; 3) analyze the development policies in North Tapanuli. This research conclude that 1) disparities among districts in North Tapanuli has occured. This can be seen from the difference in GDP, the number of available infrastructure, a wide range of economic facilities, education, employment; 2) factors that influence disparities can be grouped into six factors: availability of infrastructure facilities, social and cultural conditions, availability of business, public policy, internal conditions, the public revenue; 3) the government's policy in applying the concept of ego-sectoral development planning resulted in widening the gap between regions and districts. Supposedly, the construction is made within the framework of holistic thinking and thinking about integration between districts that each have different potentials. Therefore, development should be adjusted in a district with all the potential and conditions of each district so that development will be effective.

Kata Kunci : disparitas, tipologi wilayah, LQ, kebijakan pembangunan