KONSTRUKSI MARGINALITAS-DAERAH PBRBATASAN (STUDI KASUS KEPULAUAN NATUNA)

Marsetio, Prof. Dr. Djoko Surya, MA.

2012 | Disertasi | S3 Kajian Budaya dan Media

Kawasan perbatasan telah menjadi isu strategis dan menyodorkan berbagai persoalan yang kompleks. Konstruk sisosial pemerintah pusat tentang perbatasan, setelah secara hukum ditetapkan, daerah perbatasan ditentukan oleh kekuasaan yang berada dipusat, yang memandang dari jarak tertentu dan kemudian memperlakukannya sebagai sebuah ruang, yang tidak hanya bersifat hirarkis, superior-inferior, pusat-pinggiran, juga inklusi-eksklusi merupakan masalah pokok yang berkaitan dengan perbatasan. Studi ini memfokuskan pada pergulatan warga daerah perbatasan dalam menghadapi narasi dominan negara yang memarjinalkannya. Pertanyaan pokok bagaimana negara menjalankan konstruksi marginalitas terhadap daerah perbatasan, dalam hal ini adalah Natuna. Studi ini menggunakan metode etnonarasi, yang menitikberatkan bagaimana warga perbatasan memandang tentang dirinya dalam pergulatannya dengan narasi dominan yang mengendalikannya, yaitu pemerintah pusat. Temuan studi ini antara lain, pemerintah pusat mengkonstruksi masyarakat perbatasan Natuna terus berada dalam posisi dipandang dan diperlakukan menurut kehendak pusat. Natuna sebagai daerah pinggiran kurang diberi peluang untuk mengkonstruksi dirinya sendirisecara politik, ekonomi, maupun sosial budayaan. Negara atau pemerintah pusat memandang Natuna sebagai pulau terluar, bukan sebagai pulau terdepan. Pemberian nama itu jelas mengandung makna peminggiran, bukan sebagai daerah terdepan, sehingga tidak mengherankan jika pemerintah pusat memperlakukan Natuna hanya sebagai liyan (others). Cara pandang ini bersifat konvensional, sehingga warga disana dipandang sebagai penduduk yang bersifat statis, hegemoni dan terisolasi, cara pandang yang state dan nation-centrist kemudian ditiru oleh para elit lokal di Natuna. Akibatnya, warga masyarakat Natuna mengalami peminggiran ganda, yakni dari pemerintah pusat, dan kedua dari pemerintah lokalnya sendiri. Terhadap konstruksi marginalitas demikian, warga masyarakat Natuna memberikan perlawanan dan negosiasi. Warga natuna merespons dengan negosiasi dan bahkan secara substantive sudah mengandung perlawanan, baik secara politik maupun kultural.

-

Kata Kunci : Konstruksi, Negara, Marginalitas dan perbatasan