HAKIKAT DEMOKRASI MENURUT MUHAMMAD HATTA: RELEVANSINYA DENGAN PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH
Drs.Mat Jalil, M.Hum, Prof. Dr. Lasiyo.MA.MM
2012 | Disertasi | S3 Ilmu FilsafatDisertasi ini berjudul Hakikat Demokrasi Menurut Muhammad Hatta: Relevansinya Dengan Pengembangan Otonomi Daerah Tema ini penting untuk mendukung proses demokratisasi guna memperkokoh desentralisasi di Indonesia. Disertasi ini hendak mengkaji secara kritis konsep-konsep kunci pemikiran Muhammad Hatta, menemukan penjelasan sistematis dan koherensi sebagai pemikiran melalui filsafat politik Tujuan penulisan disertasi ini untuk menemukan, mengiventarisasi, dan interpretasi secara kritis, sistematis konsep demokrasi Muhammad Hatta, dan mendeskripsikan, menganalisis tentang konsep otonomi daerah, serta mengungkapkan, dan merefleksikan relevansi hakikat demokrasi Muhammad Hatta dengan pengembangan otonomi daerah. Objek material disertasi ini adalah hakikat demokrasi menurut Muhammad Hatta, sedangkan objek formal penelitian ini adalah filsafat politik. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka. Analisis terhadap data penelitian dilakukan dengan menggunakan unsur-unsur metode dalam penelitian kualitatif bidang filsafat yang meliputi metode historis, deskripsi, koherensi internal dan hermeneutika Hasil penelitian menunjukan bahwa hakikat demokrasi adalah kedaulatan rakyat yang tersusun dari bawah ke atas. Dengan dasar demokrasi masyarakat kolektivisme yang diwujudkan melalui gotong royong dijiwai oleh Pancasila, dan dijalankan berdasarkan kebenaran, keadilan, kejujuran, kebaikan, persaudaraan, dan perikemanusiaan. Demokrasi Indonesia adalah perwakilan dengan melalui musyawarah dari tingkat desa ke tingkat pusat. Impelemtasi otonomi daerah relevan dengan semangat demokrasi Muhammad Hatta, yakni semangat gotong royong, dan memberdayakan lapisan masyarakat, dengan latar belakang politik, agama, etnik atau kelompok untuk perencanaan pembangunan. Otonomi daerah adalah memberdayakan rakyat, dan kemandirian daerah, rakyat memegang hak, dan wewenang yang tinggi untuk menentukan kebutuhan pembangunan daerahnya, rakyat ikut terlibat secara aktif dalam pembangunan, dan mengontrol jalannya pemerintahan daerah.
The dissertation is entitled The Nature of Democracy According to Muhammad Hatta: The Relevance to the Development of Regional Autonomy. The theme is important to support the democratization process to strengthen the decentralization in Indonesia. The dissertation is intended to critically investigate the thought key concepts of Muhammad Hatta, to find out systematic and coherence explanation as a thought through political philosophy. The objective of the dissertation is to find out, give inventory and critically interpret systematic democracy concept of Muhammad Hatta, describe and analyze the autonomous region concepts, express and reflect Muhammad Hatta’s nature of democracy relevance to the development of regional autonomy. Material object of the dissertation is the nature of democracy according to Muhammad Hatta, while the formal object is political philosophy. This is a kind of literature research. The research data analysis is done by using qualitative research methods in philosophy aspects which is included historical method, description, internal coherence, and hermeneutic. The result shows that the nature of democracy is people’s sovereignity constructed from the ground up on the basis of collectivism people’s democracy which are realized through share work, imbued by Pancasila, and executed based on the truth, justice, honesty, kindness, brotherhood, and humanity. Democracy is a representation though discussion to urban level meetings as mediator and relevant implementation of regional autonomy to Muhammad Hatta’s spirit of democracy, where in the spirit of share work and empowerment of people with a political, religion, ethnic or tribal groups background in the nation's development planning and decision-making, can encourage equitable resource allocation and investment by the Government. Regional autonomy can empower people and create the regional independence. People handle the right and authority to determine the needs of their regional development. People get actively involved in the development and control the operation of local governance.
Kata Kunci : Muhammad Hatta, demokrasi, otonomi daerah.