PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI (Analisis Isi Terhadap Peraturan Perundangan di Bidang Kehutanan Pasca Reformasi : UU No. 41 Tahun 1999, PP No. 68 Tahun 1998 yang direvisi dengan PP No. 28 Tahun 2011, dan Permenhut No. P. 19/Menhut-II/2004)

LILY SRI ULINA PERANGINANGIN, Dr. Hermin Indah Wahyuni

2012 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi telah dijalankan sejak masa penjajahan Belanda dan menjadi bertambah penting saat ini dengan timbulnya berbagai macam ancaman kerusakan lingkungan. Sayangnya kebijakan ini kerap memicu konflik antara masyarakat dengan pemerintah selaku pengelola kawasan, karena sifatnya yang tidak partisipatif dan sering mengorbankan kepentingan dan hak-hak masyarakat. Perubahan sistem pemerintahan yang terjadi di era reformasi terkait dengan munculnya konsep good governance dengan salah satu prinsip partisipatifnya, ternyata tidak membawa perubahan dalam pengelolaan kawasan konservasi, ditunjukkan dengan masih tingginya jumlah konflik yang terjadi. Oleh karena itu dengan menggunakan metode analisis isi kualitatif, maka dilakukan suatu kajian terhadap beberapa peraturan perundangan bidang kehutanan yang relevan dan lahir pasca reformasi, yaitu UU No. 41 Tahun 1999, PP No. 68 Tahun 1998 Transisi PP No. 28 Tahun 2011, dan Permenhut No. P. 19/ Menhut-II/ 2004. Kajian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai sistem partisipasi yang dikonstruksi dalam peraturan perundangan tersebut, dan sejauhmana sistem tersebut membantu mewujudkan model pengelolaan kolaboratif dalam pengelolaan kawasan konservasi di indonesia, sehingga pada akhirnya dapat diketahui keseriusan pemerintah untuk menjalankan konsep good governance dalam pengelolaan kawasan konservasi. Hasil yang diperoleh dari analisis terhadap pasal-pasal temuan peraturan perundangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki beberapa gagasan terkait pelibatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi, namun sistem partisipasi yang dikonstruksi dalam peraturan perundangan tersebut belum sesuai dengan konsep partisipasi yang ideal dan belum mampu mewujudkan model pengelolaan kawasan yang kolaboratif. Gagasan pemerintah mengenai kolaborasi pengelolaan KSA dan KPA sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Permenhut No. P.19/ Menhut-II/ 2004 cenderung bermakna kerja-sama biasa sehingga ada beberapa gagasan yang harus diubah agar sesuai dengan model pengelolaan kawasan kolaboratif yang mampu mengakomodir partisipasi masyarakat lokal secara optimal, dan bukan sekedar sosialisasi atau mobilisasi.

Policies on management of conservation areas have been implemented since Dutch colonial era and are lately becoming more important parallel with the occurrences of environmental degradations. Unfortunately the policies more than often bring about conflicts between local society and government (administration) the party responsible for the management of the area, for the policies are not participative and often violate the interest and rights of the local people. The change of the government system taking place in the reformation era related to the implementation of the concept of good governance with its participative principles has not shown any improvements (changes) in the management of conservation areas as indicated by the high numbers of conflicts shown by results of studies and Strategic Plan of Ministry of Forestry 2010 – 2014 (Renstra Kementerian Kehutanan 2010 -2014). Employing the method of qualitative content analysis, a study is made on a number of regulations on forestry issued in the post reformation era which are considered relevant to the policies on the management of conservation area; they are Law No. 41 issued in 1999 (UU No 41 Tahun 1999),, Government Regulation No 68 issued in 1998 (PP No 68, Tahun 1998), Transition of Government Regulation No 28 issued in 2011 (Transisi PP No 28, Tahun 2011), and Minister of Forestry Rules No P.19/Menhut II/2004 (Permenhut No P. 19/Menhut-II/ 2014). This study is carried out to respond to the question about to the participation system constructed in the policies and regulations under study, and the extent to which the system helps the implementation of the collaborative management approach in the management of conservation areas in Indonesia, in order to understand the degree of the government’ seriousness in implementing good governance concept in the management of conservation areas. The results obtained from the analysis of the articles in the rules and regulations under study indicate that the government has had several concepts on the involvement of local society participation in the management of conservation areas, yet the participation system constructed in the rules and regulations have not been up to the participation concept considered ideal in this study, and have not had positive contribution to the successful implementation of collaborative area management. The government has also to modify some of its approaches pertaining to collaborative management of KSA and KPA as stipulated in Permenhut No. P,19/ Menhut-II/ 2004, in order to be in line with the model of area collaborative management considered adequately ideal and capable of accommodating local people participation in its real sense and not only to the extent of socialization and mobilization.

Kata Kunci : good governance, analisis isi, dan kolaborasi.