PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

Bastomi Tri Pambudi Soekardie., S.H, Supriyadi S.H, M.Hum.

2012 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Notaris Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana bertujuan untuk mengetahui mengetahui upaya yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perlindungan hukum terhadap karyawan notaris yang menjadi saksi dalam pemeriksaan perkara pidana dan untuk mengetahui serta menggambarkan kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap karyawan notaris yang menjadi saksi dalam pemeriksaan perkara pidana. Penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Notaris Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian lapangan (field research) untuk memperoleh data primer, namun penelitian kepustakaan (library research) juga dilakukan penulis untuk memperoleh data sekunder yang digunakan untuk menunjang dan melengkapi data primer. Berbagai data yang diperoleh, kemudian diolah dalam bentuk laporan yang bersifat deskriptif analitis. Perlindungan hukum terhadap karyawan notaris yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dirasa sangatlah kurang, karena belum adanya perlindungan hukum secara normatif yang bisa melindungi karyawan notaris. Hal ini diakibatkan tidak adanya aturan yang jelas dalam undang-undang ini mengenai karyawan notaris yang dipanggil sebagai saksi oleh pihak penyidik, penuntut umum ataupun hakim. Berbeda dengan Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimana telah memberikan perlindungan saksi secara jelas dan terperinci, namun belum ada peraturan pelaksana mengenai pelaksanaan pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan perkara dipengadilan dalam undang-undang ini yang berakibat kurang maksimalnya pemberian perlindungan kepada saksi.. Banyaknya kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap karyawan notaris akibat tidak adanya penjelasan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tentang perlindungan terhadap karyawan notaris sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara pidana.

Research on the Legal Protection of Notary Employees As Witnesses In Criminal Investigation Case aims to find out efforts made by the investigator, prosecutor and judge in the legal protection of notary employees who was a witness in a criminal investigation case and to identify and describe the obstacles faced in legal protection of notary employees who was a witness in a criminal investigation case. Research on the Legal Protection of Notary Employees As Witnesses In Criminal Investigation Case is a juridical empirical research. This study focused on field research to obtain primary data, but also the research literature to obtain secondary data to support and complement the primary data. The various data obtained, and then processed in the form of descriptive analytical reports. Legal protection of notary employees provided by Act Number 30 Year 2004 concerning Notary position is considered less, due to the absence of a normative legal protection that can protect notary employees. This is due to the absence of clear rules in this law regarding notary employees who are called as witnesses by the investigating authorities, public prosecutors or judges. In contrast to Act 13 year 2006 on Protection of Witnesses and Victims which has provided a clear and detailed, but no implementing regulations regarding the implementation at this stage of investigation, prosecution, or the examination of court cases in this legislation that resulted in less maximum of providing protection to witnesses. Many obstacles faced in the legal protection of notary employees due to lack of explanation in Notary Position Act on the protection of notary employees as a witness in a criminal investigation case.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Karyawan Notaris, Saksi, Pemeriksaan Perkara Pidana