EVALUASI PENATAUSAHAAN ASET TETAP PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BOY LIS JONIGER, Dr. Samsubar Saleh, M.Soc.Sc

2012 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi/Akuntansi Terapan

Aset Tetap milik daerah sebagai salah satu unsur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta faktor penunjang dalam pelayanan kepada masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar sesuai mandat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk itu setiap unsur dalam pemerintah daerah wajib memahami apa yang tertuang dalam Permendagri tersebut agar setiap aset tetap dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai perwujudan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) untuk mengevaluasi penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; (2) untuk mengidentifikasi kendala-kendala dalam penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif dengan metoda studi kasus. Teknik kualitatif digunakan pada tahap pengumpulan data dan analisis data dalam suatu kegiatan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini dilakukan untuk menilai proses penatausahaan aset tetap dan untuk melihat keberhasilannya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan penatausahaan aset tetap milik daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum berjalan dengan maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan dalam Permendagri No. 17 Tahun 2007. Hal tersebut disebabkan oleh ada beberapa bagian dari pedoman yang belum bisa dilaksanakan dengan baik. Adapun yang menjadi faktor penyebabnya adalah sumber daya manusia, koordinasi yang kurang baik dan fasilitas yang kurang memadai.

A fixed asset belonging to a region as one of the elements in order the convention of governments and supporting factors in the service to the public must be managed well and true according mandate it said in the Permendagri 17 tahun 2007 about technical guidelines the management of goods belonging to a region for that, every elements in local government must understand what it said in the permendagri in order that any a fixed asset can be manageable and to be accounted for at once as embodiment of accountability. This research aims: (1) to evaluate the administering the assets remain in the Government of the Province of Central Borneo; (2) to identify constraints in administering the assets in the Government of the Province of Central Borneo. This research is a qualitative research with the method of case studies. Qualitative technique used at the stage of data collection and data analysis in an activity. The Unit of analysis in this study is the Government's Central Borneo Province. This research was conducted to assess the process of administering the assets and to see its success. The result of the study shows that in performing administering fixed asset belonging to the Province Governments of Central Borneo it’s not run yet maximum, in accordance with what is expected in Permendagri nomor. 17 tahun 2007. It caused by some part of guidelines could not carried out well. Contributing factors are human resources , well coordination now, that can be not appropriate facilities.

Kata Kunci : Penatausahaan, Aset Tetap Milik Daerah