Evaluasi Inventarisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Simeulue

Renil Muriansyah Putra, Dr. Soeratno, M.Ec.

2012 | Tesis | S2 Magister Ek.Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi inventarisasi aset yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue. Dalam penelitian data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan sampel sebanyak 30 responden pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKKD) Kabupaten Simeulue terutama pada Tim Inventarisasi dan staf bidang aset pada instansi tersebut dan data sekunder berupa Buku Induk Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Simeulue. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendataan, pengkodean/labeling, pengelompokan dan pencatatan, yang kemudian semua variabel tersebut diukur dengan menggunakan skala likert. Dalam penelitian diketahui bahwa proses inventarisasi aset tetap Pemerintah Kabupaten Simeulue sudah dilakukan secara terstruktur, tetapi masih terdapat beberapa kendala-kendala seperti kurangnya sarana dan prasarana pendukung dan kemampuan SDM dalam teknologi informasi dalam sistem pendataan. Untuk pengkodean/labeling sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, tetapi dalam penetapan nomor urut kode satuan kerja/unit kerja belum adanya peraturan daerah atau acuan baku

The study is aim to evaluate asset inventory in Simeulue Local Government. In a study that used data is primary data using purposive sampling technique with a sample of 30 respondents at the Department of Revenue, Finance and Wealth Management Areas (DPPKKD) Simeulue District, especially on the Inventory Team and field staff in the agency asset and secondary data from the Master Inventory Book Regional Property Simeulue District. Variables used in this study are data collection, coding / labeling, grouping and recording, and then all the variables are measured using a Likert scale. In a research note that the fixed asset inventory process Simeulue District Government has done in a structured, but still there are some constraints such as lack of supporting infrastructure and human resource capabilities in information technology in the data collection system. For coding / labeling is in conformity with the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 17 of 2007, but in setting the work unit code number / unit area of the absence of regulation or standard.

Kata Kunci : Inventarisasi, Pendataan, Pengkodean, Pengelompokan, dan Pencatatan