MODAL SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN HUTAN (PENYELESAIAN DEFORESTASI DAN KONFLIK PHBM)

RAHMANTA SETIAHADI, Prof. Dr. Ir. H San Afri Awang, M.Sc

2012 | Disertasi | S3 Ilmu Kehutanan

Penelitian ini bertujuan mencari penjelasan bagaimana peran modal sosial dalam pembangunan hutan untuk penyelesaian deforestasi dan konflik pengelolaan sumberdaya hutan yang melibatkan masyarakat melalui PHBM. Tujuan lain dari penelitian ini adalah mencari penjelasan hubungan peran modal sosial masyarakat sekitar hutan dalam mengatasi deforestasi, mencari penjelasan bentuk material modal sosial dalam aktifitas dan pelaksanaan prinsip-prinsip PHBM, mencari penjelasan pendayagunaan modal sosial dalam pengelolaan konflik pelaksanaan PHBM, serta mencari penjelasan elaborasi modal sosial dan pembangunan kehutanan. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Ngawi meliputi wilayah tiga KPH, yaitu KPH Ngawi, KPH Saradan dan KPH Lawu Ds. Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif untuk menganalisa atau menjelaskan modal sosial dalam pembangunan kehutanan dengan fokus untuk memahami tindakan sosial dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan nara sumber yang dianggap memiliki informasi mendalam tentang deforestasi, PHBM dan konflik serta observasi lapangan. Analisa data dimulai dengan pengorganisasian semua data, dengan langkah pengumpulan informasi, melalui wawancara, kuisioner maupun observasi langsung; reduksi untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian; penyajian dalam bentuk tabel, ataupun uraian penjelasan; menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, proses deforestasi dipengaruhi oleh Norma sosial yang terkait dengan Tradisi dan Aturan/ hukum tertulis dan tidak tertulis. Kedua, unsur Kepercayaan berupa Hak Kelola (norma/ aturan dan kerjasama), Kelembagaan PHBM (relasi sosial), dan Keterlibatan Para Pihak (pihak luar/LSM dan pemerintah), unsur Norma berupa Perjanjian Kerja sama (aturan tertulis dan tidak tertulis) dan Bagi Hasil (toleransi keberagaman) dan unsur Jejaring sosial berupa Rencana Strategis PHBM (ukuran kapasitas dan pengembangan) serta Internalisasi PHBM (relasional) semuanya dalam kondisi Lemah. Ketiga, sikap dalam menghadapi konflik ditentukan kondisi modal sosial. Modal sosial lemah menghadapi konflik dengan Menghindar dan Kompromi. Sebaliknya modal sosial kuat dengan sikap Kompetisi/Agitasi, Kolaborasi dan atau Akomodasi. Keempat, elaborasi modal sosial dalam pembangunan kehutanan untuk menyelesaikan deforestasi dan konflik terbukti tidak terjadi karena sikap Perhutani yang tidak konsisten dalam menjalankan kebijakannya. Perubahan PP 30/2003 menjadi PP 72/2010 serta SK 143/1974 menjadi Permenhut P.60/ Menhut-II/2011 tidak merubah sistem perencanaan sumberdaya hutan yang berbasis kayu(timber forest management). Akibatnya tidak terbangun relasi sosial baru (new social relation) yang menumbuhkan mutual trust, mutual respect dan mutual benefit antara Perhutani dengan masyarakat – khususnya masyarakat desa hutan.

This research purposes to find an explanation how the role of social capital in development of forests for settlement of deforestation and forest resource management conflicts involving the community through CBFM. Another purpose of this study was seeking clarification community relations role of social capital in addressing deforestation forest, looking for explanations of social capital in the form of material activity and the implementation of the principles of CBFM, seeking an explanation of social capital utilization in CBFM implementation of conflict management, as well as finding an explanation elaboration capital and social forestry development. Research conducted in the Ngawi District covers an area of three KPH Ngawi, KPH Lawu Ds, and KPH Saradan. This study used qualitative analysis to analyze or explain the social capital in forestry development with a focus to understand social action in forest management with communities (CBFM) with descriptive method. Data were collected through in-depth interviews with resource persons who are considered to have in-depth information about deforestation, CBFM and conflict as well as field observations. The data analysis starts with organizing all the data, with information gathering step, through interviews, questionnaires and direct observation; reduction to select which information is appropriate and not in accordance with the research problem; presentation in tabular form, or a description of the explanation; and get conclusions. The results showed that: First, the process of deforestation are influenced by social norms related with the tradition and rules or laws written and unwritten. Second, the element of Trust in Access Rights (norms/rules and cooperation), Institutional CBFM (social relations), and the involvement of Stakeholders (NGOs and government), the elements of Norms in Cooperation Agreement (written and unwritten rules) and Profit Sharing (tolerance of difference) and Social Networking elements of Strategic Plan CBFM (the size and capacity development) and the Internalization of CBFM (relational) are all in weak condition. Third, the attitude in the face of determined conflict condition of social capital. Social capital is weak to face conflicts with Evade and Compromise. Contrast strongly with the attitude of social capital Competitions / Agitation, Collaboration, and or accommodation. Fourth, the elaboration of social capital in forestry development to solve deforestation and conflict proved not to occur because of inconsistent Perhutani attitude in carrying out its policies. Changes in PP 72/2010 and PP 30/2003 into SK 143/1974 be Permenhut P.60/Menhut- II/2011 not alter the forest resources planning system based timber forest management. The result did not wake up a new social relations that fosters mutual trust, mutual respect and mutual benefit between Perhutani with the community - especially the rural community.

Kata Kunci : modal sosial, deforestasi, konflik, PHBM, deskriptif, relasi sosial baru.