KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM INDUSTRI OTOMOTIF MELALUI INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA) Studi kasus: Toyota di Indonesia

SULFITRI HUSAIN, Prof. Dr. Budi Winarno

2012 | Tesis | S2 Ilmu Politik/Hubungan Internasional

Sejak pemerintahan Indonesia mulai Orde Lama hingga pemerintahan Era Reformasi Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan mengenai industri otomotif dalam negeri Indonesia mengalami ketidakkonsistenan. Bahkan industri otomotif Indonesia pernah mengalami proteksi akibat pelaporan Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang yang menganggap Indonesia kurang terbuka dengan negara lain. Setelah pergantian pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru, industri otomotif dalam negeri mulai terbuka. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam pembahasan penelitian ini berusaha menjelaskan kebijakan industri otomotif pada Era reformasi melalui IJEPA-Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement yang ditandatangani oleh SBY dan Shinzo Abe selaku Perdana Menteri Jepang. Melalui kebijakan industri otomotif, Perusahaam Multinaional termasuk Toyota diberi kesempatan dalam meningkatkan volume produksinya yang tidak terlepas dari kebijakan industri otomotif dalam pengutamaaan kandungan lokal. Sementara industri otomotif dalam negeri juga diberi peluang untuk menumbuhkan kemandirian dalam berproduksi. Untuk menguatkan pembahasan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka konseptual mengenai partnership, transfer teknologi, dan kebijakan industri otomotif. Temuan dalam penelitian disimpulkan bahwa untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi industri otomotif dan sekaligus untuk menghasilkan industri otomotif/mobil nasional. Diperlukan kekonsistenan kebijakan mengenai industri otomotif dan memperbaiki citra bagi iklim investasi yang ada di dalam negeri.

Partnership, transfer teknologi, dan perdagangan bebas.

Kata Kunci : Partnership, transfer teknologi, dan perdagangan bebas.