ANALISIS PERBEDAAN PENGELOLAAN ASET TANAH BERSERTIFIKAT DAN ASET YANG BELUM BERSERTIFIKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR PROVINSI MALUKU UTARA

Asgar Ari Akbar, S.Sos., Prof. Dr. Catur Sugiyanto, M.A.

2012 | Tesis | S2 Magister Ek.Pembangunan

Salah satu indikator capaian kinerja pengelolaan aset khususnya aset tanah adalah opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah. Pada tahun 2008 opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur adalah disclaimer. Hal ini disebabkan masih banyaknya aset tanah yang belum didukung dengan bukti kepemilikan (sertifikat). Penelitian tentang pengelolaan aset tanah di Kabupaten Halmahera Timur berangkat dari hasil pemeriksaan BPK tersebut. Berdasar kelengkapan legalitas berupa sertifikat aset tanah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, sesuai yang tertera dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), terdiri dari aset tanah yang sudah bersertifikat dan aset tanah yang belum bersertifikat. Perbedaan kinerja pengelolaan antara aset tanah yang bersertifikat dengan aset tanah yang belum bersertifikat selanjutnya menjadi obyek penelitian sedangkan subyek penelitian adalah satuan kerja pengelola aset daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kesenjangan elemen-elemen pengelolaan aset tanah Kabupaten Halmahera Timur. Mengacu pada tujuan penelitian maka alat analisis yang sesuai adalah model kesenjangan Service Quality (SERVQUAL) sebagaimana diterapkan beberapa peneliti sebelumnya. Data yang digunakan sebagai masukan dalam analisis adalah skor persepsi antara aset tanah yang bersertifikat dengan aset tanah yang belum bersertifikat oleh pengelola administrasi aset tanah di satuan kerja pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara berstruktur dengan materi bersumber pada Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah. Beberapa hal yang disimpulkan sebagai kesenjangan pengelolaan aset tanah Kabupaten Halmahera Timur diantaranya status hukum, penetapan besar ganti rugi atas tanah, musyawarah antara panitia dengan pemilik tanah untuk menentukan besaran ganti rugi, potensi dan kemungkinan kejadian sengketa perihal besaran ganti rugi, pengarsipan atas berita acara pembebasan tanah dan kelengkapannya serta pengalokasian anggaran untuk pengurusan sertifikat tanah.

One of the indicators of achievement in the management of assets, especially land assets, is opinion of the Inspection Agency (BPK) on the consolidated financial district. In 2008 CPC opinion of Government Financial Reports of East Halmahera Regency is a disclaimer. This is because there are still lots of land assets that have not been supported with proof of ownership (certificate). Research on the management of land assets in East Halmahera Regency departs from the CPC examination. Based on the completeness of legality in the form of certificates of land assets of East Halmahera District Government, as stated in Goods Inventory Card (KiB), they consist of land assets that have been certified and land assets that have not been certified. The difference between the asset management performances of the certified land and land assets that have not b een certified then becomes the object of research while the research subject is the asset management unit area of East Halmahera District Government. The purpose of this study is to identify gaps in asset management elements of East Halmahera District land. Referring to the goals of the research then the appropriate analysis tools are the gaps model of Service Quality (SERVQUAL) as applied to some previous researchers. Data used as inputs in the analysis is the perception scores between the certified land assets and the assets of the land that has not been certified by the administrators of land assets in the asset management unit of East Halmahera District Government. The process of data collection through structured interviews with materials sourced in the Government Regulation No.6 of 2006 on the Management of State Property/Region. Some things to be concluded as land asset management gaps of East Halmahera including legal status, the determination of compensations for land, consultation between the committee and land owners to determine the amount of damages, the potential and likelihood of occurrence of disputes concerning the amount of compensation, the filing of the minutes of the released land and completeness as well as budgetary allocations for the maintenance of land titles.

Kata Kunci : disclaimer, pengelolaan aset tanah, kesenjangan