Laporkan Masalah

HUBUNGAN SINERGI EKSKUTIF DAN LEGISLATIF PERIODE 2004 – 2009 DALAM RANGKA OPTIMALISASI OTONOMI DAERAH PADA ERA REFORMASI SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN POLITIK WILAYAH ( STUDI DI KOTA BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT)

Muhammad Rifai, Dr. Armaidy Armawi, M.Si.,

2012 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional

Tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui hubungan sinergi eksekutif dengan legislatif periode 2004-2009 dalam rangka optimalisasi otonomi daerah pada era reformasi di Kota Bandung propinsi Jawa Barat. 2. Untuk mengetahui implikasi hubungan sinergi eksekutif dan legislatif periode 2004-2009 dalam rangka optimalisasi otonomi daerah pada era reformasi terhadap ketahanan politik wilayah Kota Bandung Propinsi Jawa Barat. Metode penelitian adalah kualitatif yaitu Penelitian dilakukan melalui teknik pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder, dilanjutkan pada proses pengolahan data dan Wawancara yang berencana, terbuka dan mendalam. Dilakukan terhadap Staf Pemerintah Kota (Pemkot) kota Bandung Propinsi Jawa Barat dan beberapa staf legialatif secara sampling. Hasil penelitian adalah : 1. Hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif periode 2004-2009 di Kota Bandung mengalami peningkatan, DPRD (legislatif) Kota Bandung semakin aktif melakukan fungsi pengawasan (pelaksanaan program maupun anggaran) terhadap eksekutif dan lebih responsif terhadap aspirasi dan tuntutan masyarakat. 2. Peningkatan hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif periode 2004-2009 berdampak terhadap pemberdayaan partisipasi politik masyarakat Kota Bandung. Hubungan eksekutif dan legislatif terhadap Ketahanan Wilayah Politik Kota Bandung berada pada level sedang. Diartikan bahwa jika hubungan kedua lembaga memburuk (tidak harmonis) berpotensi melemahkan Ketahanan Wilayah Kota Bandung.

Research objectives to be achieved as follows: 1. To determine the relationship of synergy executive with the legislative period of 2004-2009 in terms of optimizing regional autonomy in the reform era in BandungWest Java province. 2. To determine implications of the synergy relations executive and legislative period of 2004-2009 in order to optimize the reform era of regional autonomy inareas of political resistance against the city of Bandung in West Java The research method is qualitative research that is donethrough data collection techniques, both primary data and secondary data, followed in the processing of data andinterviews are planned, open and deep. Staff conducted onMunicipal Government (City Government) of Bandung in West Java and some staff legialatif a sampling. The results are: 1. The working relationship between the executive and the legislative period of 2004-2009 in Bandung City has increased, parliament (legislature) of Bandungincreasingly active in monitoring functions (implementation of the program and budget) to executives and more responsive to the aspirations and demands of society. 2. Improved working relationship between the executive and legislative period of 2004-2009 have an impact on the empowerment of the community’s oliticalparticipation of Bandung. Relations executive and legislative branches of Bandung City Politics Regional Resilience at the level of being. Mean that if relations deteriorate both institutions (not harmonic) could potentially weaken the resistancearea of Bandung

Kata Kunci : Hubungan eksekutif dan legislatif, pelaksanaan otonomi daerah, Ketahanan Politik Wilayah.


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.