PROSES FORMULASI PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA PADANG PANJANG

Rully Hardian, Gabriel Lele

2011 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Kemajuan pendidikan merupakan salah satu prasyarat penting bagi kemajuan masyarakat. Di era otonomi daerah, pembangunan pendidikan perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan landasan hukum yang jelas, sehingga program pembangunan terarah dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses formulasi Peraturan Daerah (Perda) No. 6/2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Padang Panjang dari mulai munculnya ide sampai tahap penetapan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden, sementara data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perda No. 6/2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan merupakan kebijakan sebagai respon positif Dinas Pendidikan terhadap perkembangan Kota Padang Panjang sebagai pusat pendidikan bagi daerah sekitarnya. Formulasi Perda ini dimulai dari ide Dinas Pendidikan untuk mengukuhkan pendidikan sebagai salah satu sektor unggulan Kota Padang Panjang yang dijuluki Kota Serambi Mekah. Rancangan Perda disusun oleh Dinas Pendidikan, diterima Bagian Hukum dan HAM di Sekretariat Daerah, kemudian diajukan pada Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Padang Panjang. Penyusunan Perda ini dilakukan melalui proses formulasi kebijakan yang melibatkan banyak aktor, seperti Eksekutif (Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD dan instansi pemerintah lain yang terkait), Legislatif dan kelompok kepentingan (Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah SD, SLTP, dan SLTA). Formulasi Perda ini berjalan tanpa konflik kepentingan yang berarti karena semua pihak sudah sepakat bahwa Perda itu penting, tetapi dua hal harus direvisi: pertama, dominasi pengaruh Islam dihilangkan; kedua, kewajiban pendanaan pendidikan dari Pemerintah Daerah perlu diperjelas agar APBD tidak terlalu terbebani oleh masalah pengembangan sekolah swasta. Hanya saja, formulasi Perda ini agak mengalami kendala karena produk hukum ini dibahas oleh Legislatif hanya dalam satu Pansus, bersamaan dengan sembilan rancangan Perda lain yang sama-sama perlu segera ditetapkan bagi Kota Padang Panjang.

The progress of education is one of the important prerequisites for the progress of society. In Local Autonomy era, educational development is necessary to carry out by local government with an obvious legal basis, so the development programs are appropriately targeted and sustainable. Therefore, objective of this study is to find out the formulation of Local Regulation No. 6/2008 on Educational Implementation in Padang Panjang City from the emergence of idea to the step of policy stipulation. The study used a descriptive qualitative method. The data collected were primary and secondary data. The former was directly obtained from informants, while the latter was obtained from documents relevant to the topic of study. The data collected were analyzed by using a descriptive qualitative technique. Result of the study indicates that Local Regulation No. 6/2008 on Educational Implementation was a policy as a positive response given by the Office of Education on the development of Padang Panjang City as a center for education for surrounding regions. Formulation of the regulation was started from an idea promoted by the Office of Education to establish education as one of the leading sectors in Padang Panjang City labeled as ‘Gate-to-Mecca’ City. The draft of the Local Regulation was made by the Office of Education, being accepted by the Section of Law and Human Rights in Local Secretariat, and then submitted to the Special Committee of Local Parliament in Padang Panjang City. The formulation of the Local Regulation was carried out through a policy formulation process involving many actors, such as Executive (Working Unit of Local Apparatuses and related other government instances), Legislative, and interest groups (the Educational Council and the School Committees of Elementary School, Junior High School and Senior High School). Formulation of the regulation could be done well without significant conflict of interest because all the parties relatively agreed that the regulation was important, but two things should be revised: first, dominant Islamic influence should be eliminated; second, the educational funding-related requirement of Local Government should be clarified in order that Local Budget will not be too imposed by the problem of private school development. However, the formulation of the regulation lightly faced obstacles because the legal product was made by Executive and discussed by Legislative only in one Special Committee simultaneously with nine other Local Regulation drafts that should similarly be established for Padang Panjang City immediately.

Kata Kunci : Formulasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Pendidikan, Kota Padang Panjang