TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE AGREEMENT) PADA AREA MASTER FRANCHISE LP3I COURSE CENTER WILAYAH JAWA TENGAH DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA

Dian Risti Puspitasari, Prof. Dr. Sudjito, S.H, M.Si

2012 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat yuridis empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perkembangan pengetahuan waralaba berkaitan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Dan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian waralaba pada master franchise LP3I course center wilayah Jawa Tengah. Data pada penelitian ini terdiri atas data pada penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Hasil Penelitian bahwa dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 memberikan ketegasan pengaturan dan pelindungan hukum tentang usaha waralaba. Peraturan ini mengatur tentang larangan mengunakan istilah waralaba untuk nama/kegiatan usaha apabila tidak memenuhi kreteria, Mengatur tentang klausula yang harus di penuhi dalam pembuatan perjanjian,Mengatur adanya kewajiban pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee) serta sanksi jika melanggar peraturan. Ketentuan tentang sanksi denda merupakan hal yang baru karena belum diatur dalam Peraturan Pemerintah sebelumnya. Pada pelaksanaan perjanjian waralaba master franchise LP3I course center Jawa Tengah meliputi tahap pemberian prospektus sampai penandatanganan perjanjian. Di dalam perjanjiannya sudah memenuhi klausula yang di tentukan oleh Peraturan Pemerintah. Berakhirnya perjanjian karena 3 hal yaitu karena jangka waktunya berakhir yaitu 10 Tahun, Adanya wanprestasi dan terjadinya keadaan kahar (force majeure) Jika terjadi permasalahan maka menggunakan upaya penyelesaiannya dengan prinsip musyawarah. Apabila dengan langkah musyawarah mengalami kegagalan, maka penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri lainnya yang ditunjuk oleh pihak pemberi waralaba.

This study is an empirical study that is juridical. The purpose of this study was to determine the development of knowledge related to the birth of a franchise of Government Regulation Number 42 of 2007 on Franchising. And to know the implementation of the master franchise agreement franchise LP3I course center region of Central Java. Research data consist of primary and secondary data. Secondary data were obtained from library research consisting of primary law materials, secondary law materials and tertiary law materials. Primary data were directly acquired from the field research, which were the result of the interview with respondents. Research results that with the birth of Government Regulation Number 42 of 2007 provides legal protection regulation and specificity of the franchise. This rule regulates the prohibition of using the term franchise to name/business activity if it does not meet the criteria, Set of clauses that must be fulfilled in the making of the agreement, Set of liabilities of the franchisor and franchisee and the sanctions if it violates the rules. The provisions concerning financial penalties is a new thing because it has not previously regulated in Government Regulation. In the implementation of a agreement franchise master franchise center in Central Java LP3I course covers phases of the prospectus until the signing of the agreement has fulfilled. Di clause is determined by government regulation. Expiration of the agreement because the 10 year period or the occurrence of default and the occurrence of force majeure. If there is the problem then use the solution with the principle of consultation efforts. If the deliberation step fails, then the settlement of the dispute to the Central Jakarta District Court or other Court designated by franchisor.

Kata Kunci : Perjanjian,Waralaba,Peraturan