IMPLEMENTASI PNPM MANDIRI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Kasus PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan) di Kecamatan Lohbener dan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat)

KATIMAN, Dr. Eli Susanto

2012 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Indonesia sudah sejak lama melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dengan berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan pembangunan wilayah, pemberdayaan masyarakat sampai pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar. Pada 7 tahun terakhir (2001-2008) anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan meningkat secara signifikan. Namun demikian alokasi anggaran yang besar tersebut tidak diikuti oleh penurunan jumlah penduduk miskin secara signifikan, justru mengalami stagnasi dan bahkan kenaikan. Menurut kajian dan evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, ketidakefektifan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan disebabkan oleh beberapa masalah diantaranya lemahnya koordinasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang meliputi aspek perencanaan kebijakan, pendanaan, pendataan dan kelembagaan. Untuk merespon penyebab dari ketidakefektifan upaya-upaya di aas, pada tanggal 30 April 2007 Pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), yang merupakan payung kebijakan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Melalui PNPM Mandiri berbagai program akan diharmonisasikan di bawah satu payung kebijaka Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi PNPM Mandiri sebagai payung kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan dengan mengambil studi kasus dfaktor yang memperngaruji keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri juga dianalisis untuk mengetahui faktor apa saja yang paling mempergaruhi keberhasilan pelaksanaanya. Penelitian ini menyimpulkan beberapa kesimpulan, yaitu i) Partisipasi Masyarakat dalam PNPM Mandiri cukup bagus, tetapi lebih bersifat prosedural; alihalih substantial. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme warga, terutama kelompok perempuan dalam menhari musyawarah desa seperti pada saat sosialisasi, perencanaan program, pelaksanaan program dan pemeliharaan hasil PNPM sebagai salah satu solusi untuk mempertahankan keberlanjutannya; 2) koordinasi dalam PNPM Mandiri belum optimal sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Dasar 1945; 3) instrumen kelembagaan pendukung PNPM Mandiri masih belum berfungsi secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih seringnya kasus konflik antar desa untuk mengkompetisikan hibah dari PNPM. 4) tingkat keberdayaan masyarakat sebagai hasil belum tercapai secara maksimal. Hal ini dapat di lihat dari keinginan masyarkat untuk secara bersama-sama tertib dan masih ada ketergantungna dari PNPM Mandiri. Modal sosial dalam konteks norma, trust dan jaringan telah terbangun walapun belum secara ideal berfungi. Rekomendasi  yang  dapat  diberikan  dalam  penelitian  ini  yaitu:  i)  partisipasi  masyarakat  perlu  terus  ditingkatkan  sebagai  kunci  sukses  dari  keberhasilan  PNPM  Mandiri;  2)  disain  PNPM  Mandiri  perlu  untuk  direvisi  lagi,  tidak  hanya  nantinya tingginya partisipasi berakibat pada meingkatknya Modal Sosial, tetapi  juga  keberlanjutan  program;  3)  kelembagaan  pendukung  PNPM  Mandiri  perlu  direvisi untuk mengakomodasi semua kebutuha masarakat. BKM dan UPK harus  menjadi lembaga permberdaya dan tidak lagi ada  harus difungsikan mengurusi  hal  tennis  administrative;  4)  untuk  lebih  mengefektifkan  PNPM  Mandiri,  program ini perlu diintegrasikn dengan program‐program lainnya yang berbasis  pemberdayaan  masyarakat.  

Indonesia had been implemented poverty alleviation programs since its independence through various approaches such as regional development approach, community development and basic needs fulfillment approach. Within the last seven years, between 2001 and 2008, budget allocation for poverty alleviation program increased significantly. However, the increased budget was not followed by the decrease of the number of poor people, even experienced stagnation. According to report and evaluation published by the National Team for Poverty Alleviation (TKPK), ineffectiveness of poverty alleviation efforts caused by some problems such as bad coordination in policy planning, budgeting, updating data and dysfunction of institution aimed to support poverty alleviation efforts. In responding some causes of ineffectiveness of poverty alleviation efforts, in the 30 th April 2007, the government of Indonesia has launched the National Program for Community Empowerment (PNPM Mandiri). This flagship program is an umbrella policy that functioned as a medium to coordinate, integrate and harmonize poverty alleviation programs into one umbrella. This research assesses how implementation of PNPM Mandiri as an umbrella policy in alleviate poverty in Indramayu regency, especially in two sub districts, which are Kandanghaur sub districts and Lohbener sub districts, done by some implementers. Some factors have been analyzed to identify which factor has significant influence to the successful of PNPM Mandiri implementation. This research revealed some conclusions, which are: i) community participation increased, but more procedural; instead of substantial. This can be seen from community enthusiasm, especially women participation in attending village meeting such in dissemination program meeting, program planning, program implementing and output maintaining; 2) Coordination in PNPM Mandiri implementation has not been taken optimally yet as mandated in general guidance of PNPM Mandiri; 3) capacity of supporting institution of PNPM Mandiri has not functioned optimum. This can be identified from conflicts between villagers happened in competing grant from PNPM Mandiri; 4) the level of self-reliance as a result of empowerment process has not been achieved yet. This can be identified from willingness of community in sustaining the result of PNPM Mandiri and their dependence to PNPM grant in doing most of village activities. Social capital, in terms of norm, trust, and network has been built, even though still in small level. This can be seen from community awareness in Wirapanjunan sub districts that argue poverty is a common responsibility, every people has responsibility to alleviate poverty. Some recommendations suggested in this research are: 1) community participation need to be increased as a key of program succeed; not only higher participation would make program planning easier, but also it would increase community ownership to sustain the result or output of PNPM Mandiri; 2) Design of PNPM Mandiri need to be revised to accommodate community needs. Therefore, menus offered by PNPM Mandiri should be based on community wants; 3) supporting institution of PNPM Mandiri need to be reoriented in order BKM and UPK can be the real institution for empowering community; instead of doing administrative matters; 4) In order to be more effective, PNPM Mandiri need to be integrated to other poverty alleviation program and consider local institution in implementation of program.

Kata Kunci : PNPM Mandiri, Kabupaten Indramayu