KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PEMAKZULAN PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Sugeng Riyadi, Prof. H. Soehino, S.H.

2012 | Tesis | S2 Magister Hukum

UUD, 45 menganut sistem supremasi MPR. Sebagai lembaga tertinggi negara MPR mengatasi semua lembaga-lembaga negara lainnya. Kedudukan seperti ini kemudian berubah seiring diamandemennya UUD, 45 tersebut. Menurut UUD NRI Tahun 1945 kedudukan MPR sekarang sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya seperti DPR, Presiden, MA dan yang lainnya. Walaupun kedudukannya telah berubah, sebagai lembaga perwakilan, MPR dalam mekanisme pemakzulan tetap mempunyai kewenangan akhir untuk memecat atau tidak presiden dan/ atau wakil presiden. Pemberian kewenangan tersebut tampaknya tidak dipadukan dengan pertimbangan keselarasan sistem parlemen yang akan dipilih. Hal tersebut dapat dilihat pada nihilnya penerapan gagasan cheks and balances diantara lembaga-lembaga perwakilan yang ada, seperti tidak ada peran yang diambil oleh DPD dalam pemakzulan. Pemberian kewenangan tersebut, memberikan peluang kepada MPR untuk melanggar hukum. Sebab, bisa saja MPR mengabaikan Putusan MK yang telah membenarkan pendapat DPR tentang baik telah terbuktinya presiden dan/ atau wakil presiden melakukan pelanggararan hukum berupa pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila tidak terbukti lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/ atau wakil presiden. Hal tersebut jelas tidak sejalan dengan gagasan sistem pemerintahan presidensialisme yang menekankan hanya alasan-alasan hukum yang digunakan dalam pemakzulan. Apabila kita hanya melihat proses awal pemakzulan yang telah menggunakan alasan-alasan hukum, maka mekanisme pemakzulan akan tampak selaras dengan gagasan sistem pemerintahan presidensialisme. Akan tetapi apabila kita tinjau keseluruhan prosesnya, maka mekanisme pemakzulan tampak belum sejalan dengan gagasan ini, sebab pembagian peran dalam proses pemakzulan belum sesuai dengan gagasan checks and balances diantara lembagalembaga negara yang merupakan “jantung” dari sistem pemerintahan presidensialisme.

The Republic of Indonesia Constitution of 1945 arranged People’s Consultative Assembly supremacy system. As a high state institution, the Assembly has a high position of all other state institution. Then, this position changed followed the Amendment of The Republic of Indonesia Constitution of 1945. Now, according to The Republic of Indonesia Constitution of 1945 (amendment), People’s Consultative Assembly position is in the same degree with another state institution like the House of Representative (DPR), President, Supreme Court (MA), and another state institution. Although its position has changed, as representative institution, the People’s Consultative Assembly still has power to dismiss or not president and/or vice president. That power sharing is seen not be integrated with the cohesiveness consideration of parliament system will be chosen. That is can be seen on absence of practice of checks and balances concept between representative institution like there is no role played by Regional Representative Council (DPD). That power grant gives People’s Consultative Assembly opportunity to break of law. Because, People’s Consultative Assembly can ignore Verdict of Constitutional Court that confirming indictment of the House of Representative concerning either when president and/or vice president proven guilty of violating the law by betrayal of the state, of corruption, of bribery, of any other felony, or because of disgraceful behavior, as well as when proven no longer to fulfill the conditions as president and/ or vice president. It is clear that scheme not compatible with presidential system that emphasizes just law reasoning to impeach president and/or vice president. Mechanism of presidential impeachment will be appeared to be aligned with the idea presidential system of government if we only observe the early process of impeachment that have been using reasoning of law. But if we observe all of process of impeachment, so mechanism of presidential impeachment isn’t yet in accordance with this concept, because distribution role in presidential impeachment proceedings isn’t yet in accordance with check and balance concept between states organs that is “core” of presidential system.

Kata Kunci : MPR, Pemakzulan, Sistem Pemerintahan Presidensialisme