KEDUDUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN IMPLIKASI YURIDIS ATAS PENOLAKANNYA OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

IRWANSYAH, Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M. Hum

2012 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian hukum ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Adapun keberadaan penelitian lapangan (field research) hanya berfungsi sebagai data pendukung untuk menjawab rumusun masalah. Titik tekan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pertimbangan untuk mengetahui teori-teori hukum, hierarki perundang-undangan, kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), dan implikasi yuridis atas penolakannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di antaranya adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal yaitu: pertama, kedudukan Perpu setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), kedua, implikasi yuridis atas penolakannya oleh DPR, ketiga, hierarki Perpu sebelum dan setelah perubahan UUD 1945, dan keempat, pertimbangan presiden menerbitkan suatu Perpu. Setelah melakukan penelitian, maka penulis telah menemukan beberapa hal di antaranya adalah: pertama, kedudukan Perpu setelah perubahan UUD 1945 sudah sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu sistem presidensial, adapun materi Perpu yang diatur pada Pasal 22 UUD 1945 tidak pernah mengalami perubahan apapun, sehingga perubahan tersebut kental dengan kepentingan politik antara eksekutif dan legislatif, kedua, implikasi yuridis atas Perpu yang ditolak oleh DPR adalah pencabutan Perpu, sehingga Perpu tersebut tidak berlaku dan segala akibatnya bisa ditentukan oleh DPR, ketiga, pertimbangan presiden menerbitkan Perpu merupakan hak subjektifitas presiden yang dijamin oleh UUD 1945 dan pertimbangannya karena faktor eksternal maupun internal pemerintahan. Dan keempat, posisi Perpu dan undang-undang mempunyai kesamaan dari sisi substansi namun berbeda dari sisi bentuk dan kondisi (waktu) pembuatannya, hal tersebut masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan pakar hukum dan politik, oleh karena itu, Perpu harus lebih diperjelas lagi posisinya karena bagaimanapun juga pemberlakuan Perpu bisa melebihi produk hukum yang dibuat oleh DPR bersama dengan presiden, meskipun terjadi dalam kurung waktu sementara.

This legal research is library research, the library research is studying against each general principles of law, legal systematics, the synchronization level of law, legal history, and comparative law. The existence of field research functions as supporting data and answers certain problem formula. The point of this legal study is library research with a view to know the theories of law, hierarchy of legislation, the position of government regulation in lieu of law (Perpu), and juridical implications of its rejection by the house of representatives (DPR). This research uses several approaches of which is the approach of legislation, the historical approach, and the comparative approach. This research purposes to determine several things: the first, position of Perpu after the amendment of the 1945 constitution (UUD 1945), the second, juridical implications of rejection by the house of representative, the third, Perpu hierarchy before and after the amendment of the 1945 constitution, and the fourth, the consideration of the president before bring out Perpu. After doing this research, the writer have discovered some things: the first, the position of government regulation in lieu of law after the 1945 amendment is in accordance with the constitutional system of Indonesia namely presidential system, the material government regulation in lieu of law regulated in article 22 of the 1945 constitution has never undergone any changes, so the changes is thick with political interests between the executive and legislative branches, the second, juridical implications of government regulation in lieu of law rejected by the house representative is the revocation government regulation in lieu of law, so pass the regulation does not apply and the consequences can be determined by the house representative, the third, consideration of the president issued government regulation is a right guaranteed by the subjectivity of president and consideration due to external and internal factor governance. And the forth, the position of government regulation and legislation have in common in terms of substance but different in terms of shape and condition (time) of manufacture, there are still difference of opinion between legal experts and politic, therefore, government regulation in lieu of law be further clarified its position because the enforcement could be exceed government regulation in lieu of law products made by the parliament and the president, despite a temporary time in brackets.

Kata Kunci : government regulation in lieu of law, president, house of representative, judical implication.