ANALISIS DETERMINAN PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG TAHUN 2007-2010)

Anung Sita Pratiwi, Dr. Soeratno, M.Ec.,

2012 | Tesis | S2 Magister Ek.Pembangunan

Peran penting aset tetap sebagai kekayaan negara yang menjadi salah satu modal dasar pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menuntut pengelolan yang serius. Tertib kelola dari sudut pandang administrasi, fisik dan hukum merupakan perwujudan pengelolaan kekayaan negara yang efektif, efisien dan menciptakan nilai tambah. Upaya pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan menggulirkan reformasi di bidang pengelolaan kekayaan negara antara lain deregulasi peraturan di bidang pengelolaan kekayaan negara, reorganisasi pada Kementerian Keuangan sebagai pengelola aset dan melaksanakan penertiban Barang Milik Negara (BMN). Penelitian ini fokus pada proses penertiban BMN yang meliputi kegiatan inventarisasi, penilaian, sertifikasi dan pelaporan milik pemerintah pusat yang dilakukan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa Laporan Akhir Penertiban BMN pada KPKNL Semarang serta data primer dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan sampel sebanyak 40 responden pada KPKNL Semarang.Variabel yang digunakan adalah Inventarisasi, Penilaian, Sertifikasi dan Pelaporan. Semua variabel diukur dengan menggunakan lima skor Skala Likert. Penelitian ini menemukan adanya beberapa kendala dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penertiban BMN antara lain keterbatasan sumber daya manusia dalam hal pemahaman peran penting penertiban BMN, penguasaan aplikasi serta pemahaman peraturan tentang pengelolaan BMN; kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam penertiban BMN baik intern maupun ekstern; peraturan yang belum komprehensif; penguasaan BMN oleh pihak yang tidak sah; kompeksitas jenis BMN dan keterbatasan dana sehingga memerlukan tindak lanjut penertiban BMN.

Fixed asset as a part of country’s wealth become one of the basic capital for sustainable development requires a serious management. Good governance from the perspective of administrative, physical and legal is a manifestation of an effective, efficiency and create add value management of state asset. Government’s effort to achieve these goals done by rolling reforms in management of state asset such as deregulation of the rules in state asset management, restructuring the organization by the formed of Directorate General of State Wealth (DJKN) as an asset manager and carry out control of state asset. The research focused on the procces control of state asset which includes asset stocktaking, asset valuation, asset certification and reporting performed in the working area of KPKNL Semarang as vertical agency of DJKN. Data used are secondary data from the Final Report on state asset control and primary data using purposive sampling technique with a sample of 40 respondents in KPKNL Semarang. Variabel used are asset stocktaking, asset valuation, asset certification and reporting. All variables were measured using five likert scaling score. These research found several constrain encountered in procces of state aset control include lack of human resources with a knowledge about the important role of state asset enforcement regulation, lack of application skill, lack of coordination between the parties involved in regulating state asset both internally and externally, regulations that have not comprehensif, domination state asset by unauthorized parties, variation type of state asset, and limited funds. Government require follow up of state asset control to solve these problem.

Kata Kunci : Penertiban Barang Milik Negara, Inventarisasi, Penilaian, Sertifikasi, Pelaporan